SPMB Jabar 2026 Tuai Polemik, Tiga Siswi SMPN 1 Cirebon Gagal Masuk Sekolah

CIREBON, PILARadio – Morat-marit sistem penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Cirebon. Tiga siswi asal SMP 1 Kota Cirebon gagal masuk SMA 1 Kota Cirebon.

Sejumlah calon peserta didik di Kota Cirebon mengaku kehilangan peluang masuk sekolah negeri tujuan setelah adanya perpanjangan masa pendaftaran dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026.

Mereka menilai kebijakan tersebut membuat posisi mereka dalam peringkat penerimaan terus bergeser hingga akhirnya tidak lolos seleksi.

Salah seorang peserta jalur domisili, DN (15) warga Pilang Perdana mengaku sempat optimistis dapat diterima di sekolah yang dituju. Namun, harapan itu pupus setelah masa pendaftaran diperpanjang dan jumlah pendaftar terus bertambah.

“Saya sempat gagal gara-gara pendaftarannya diperpanjang. Banyak juga tumpahan dari sekolah unggulan yang pakai jalur yang saya pakai, jadi posisi saya terus kegeser,” ujarnya Rabu (24/6/2026).

Ia mengatakan persaingan semakin ketat karena terdapat peserta yang memiliki jarak rumah jauh lebih dekat dengan sekolah tujuan.

“Jarak rumah saya dengan SMA Negeri 1 itu 750 meter lebih, tapi saya kaget ada siswa yang jaraknya cuma 87 meter dari sekolah,” katanya.

Meski demikian, DN menjelaskan waktu tempuh dari rumah menuju sekolah tujuan sebenarnya tidak terlalu lama.

“Kalau nggak macet, paling sekitar lima sampai tujuh menit,” jelasnya.

Keluhan serupa disampaikan PT (15), peserta yang mendaftar melalui jalur nilai rapor. Ia mengaku sempat berada dalam posisi aman di sekolah pilihan pertamanya, namun akhirnya tersingkir dari kuota penerimaan.

“Saya sendiri kegeser. Awalnya nama saya aman banget di SMA yang saya tuju di pilihan pertama. Tapi karena ada perpanjangan waktu, nama saya jadi kegeser,”katanya.

Ia mengungkapkan, pada hari-hari awal pendaftaran ke SMAN 1 Cirebon namanya masih tercantum dalam daftar peserta yang berpeluang diterima. Namun, pada hari terakhir masa pendaftaran, namanya sudah tidak lagi masuk kuota.

“Pas hari terakhir, nama saya sudah tidak ada. Sebelumnya aman banget, tapi akhirnya tidak terdapat dalam kuota,” ungkapnya.

PT yang memiliki nilai rata-rata rapor 92 juga mempertanyakan mekanisme informasi yang diberikan kepada peserta.

“Tidak ada pemberitahuan sama sekali tentang bagaimana cara melanjutkan ke tahap berikutnya. Informasi yang dikirim itu sifatnya umum dan semua orang juga tahu, tapi tidak pernah dijelaskan langkah selanjutnya seperti apa,” pungkasnya.

Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, pemerhati pendidikan Hera Damayanti mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi para siswa yang terdampak.

“Anak-anak ini bukan anak-anak yang tidak pintar. Nilai rata-rata mereka di atas 90 semua. Mereka berjuang dari SD sampai SMP untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ungkapnya.

Menurut Hera, persoalan utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Yang dibutuhkan Jawa Barat itu kuota, bukan sekolah unggulan. Sekolah unggulan dari dulu sudah ada. Masalah hari ini adalah banyak anak yang tidak tertampung,” ungkapnya.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah konkret agar tidak ada siswa yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.

“Saya berharap anak-anak korban SPMB ini ditampung di sekolah negeri. Jangan sampai mereka dipaksa masuk sekolah yang bukan menjadi pilihan mereka,” tegas Hera.

Hera juga menyoroti kebijakan kerja sama pemerintah dengan sejumlah sekolah swasta. Menurutnya, tidak semua sekolah swasta yang direkomendasikan memiliki kualitas dan akses yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

“Jangan sampai anak-anak ini menjadi korban kebijakan. Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi nyata agar mereka tetap bisa bersekolah,” katanya.

Lebih lanjut, Hera mengaku menerima banyak laporan serupa dari berbagai daerah di Jawa Barat melalui media sosialnya. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dan DPRD segera mengambil langkah konkret sebelum tahun ajaran baru dimulai.