PILARadio.com – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu keputusan penting DPR dalam upaya memperkuat penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian negara maupun kejahatan yang merugikan masyarakat. Regulasi ini menjadi perhatian karena mengatur mekanisme penelusuran, penyitaan, hingga perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Rapat paripurna berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya sidang yang secara khusus membahas pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset.
Sebelum meminta persetujuan seluruh anggota Dewan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut.
Dalam laporannya, Habiburokhman memaparkan sejumlah pokok pembahasan yang telah diselesaikan bersama pemerintah dan seluruh fraksi di DPR. Pembahasan tersebut mencakup prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, perlindungan pihak ketiga, hingga pengawasan terhadap pengelolaan aset yang dirampas.
Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani kemudian meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir dalam rapat paripurna.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh peserta rapat dengan menyatakan setuju.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Puan kemudian menyampaikan rasa syukur setelah seluruh peserta rapat menyetujui pengesahan RUU tersebut.
“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengambilan keputusan.
Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disetujui DPR untuk menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Pengesahan ini menjadi tahap penting setelah pembahasan panjang yang melibatkan DPR dan pemerintah.
RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan Setelah Dinanti Lama
Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian publik karena regulasi tersebut telah lama masuk dalam agenda pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembahasannya di DPR menjadi salah satu pekerjaan legislasi yang dinantikan masyarakat, terutama karena berkaitan dengan upaya memulihkan aset hasil tindak pidana.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan RUU Perampasan Aset telah diselesaikan pada tingkat pertama di Komisi III DPR bersama pemerintah. Seluruh fraksi juga telah menyampaikan pandangan dan persetujuan terhadap rancangan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan tingkat kedua.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyebut RUU Perampasan Aset sebagai regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun. Proses pembahasannya kemudian dipercepat hingga akhirnya memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026.
Dalam proses pembahasannya, Panja bersama pemerintah membahas berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata cara perampasan aset. Tidak hanya menyangkut tindak pidana korupsi, cakupan pembahasan juga memasukkan sejumlah tindak pidana lain yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana aset yang diduga berasal dari tindak pidana dapat ditelusuri dan ditangani melalui mekanisme hukum yang jelas. Hal ini penting karena dalam sejumlah kasus, penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga menyangkut keberadaan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan.
Selama ini, pengungkapan tindak pidana sering kali menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum. Namun, pemulihan aset juga memiliki peran penting karena hasil kejahatan dapat tetap berada dalam penguasaan pihak tertentu meskipun proses penanganan perkara telah berjalan.
Melalui UU Perampasan Aset, pengaturan mengenai penelusuran dan pengelolaan aset diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih terstruktur. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk proses pemeriksaan dan pengawasan oleh lembaga yang berwenang.
10 Poin Penting dalam UU Perampasan Aset
Dalam pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, terdapat sepuluh pokok pembahasan yang menjadi perhatian DPR dan pemerintah.
Sepuluh poin tersebut mencakup prinsip hukum yang digunakan, jenis tindak pidana yang menjadi cakupan aturan, mekanisme perampasan aset, perlindungan pihak ketiga, pengembalian aset kepada korban, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum.
Berikut rincian sepuluh pokok pembahasan yang disampaikan dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
-
Prinsip dan Asas Hukum dalam Perampasan Aset
Poin pertama berkaitan dengan judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset. Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan proses perampasan harta kekayaan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak dilakukan secara sembarangan.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme perampasan aset harus memperhatikan sejumlah prinsip, mulai dari efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, hingga perlindungan hak asasi manusia.
Efektivitas diperlukan agar proses penelusuran dan penanganan aset dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menjadi penting supaya tindakan yang dilakukan tetap seimbang dengan tujuan penegakan hukum.
Aspek akuntabilitas juga menjadi perhatian karena setiap tindakan terhadap aset harus memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan melalui undang-undang tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.
Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Perampasan aset harus dilakukan melalui prosedur yang sah, dengan tetap memberikan ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan sesuai ketentuan hukum.
Pengaturan prinsip dan asas tersebut menjadi fondasi agar tujuan pemberantasan tindak pidana tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
-
Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Kriteria Aset yang Dapat Dirampas
Poin kedua membahas ruang lingkup tindak pidana, jenis aset, nilai, serta kriteria yang dapat menjadi objek perampasan.
Pengaturan ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sejumlah tindak pidana lainnya juga menjadi bagian dari pembahasan, terutama kejahatan yang menimbulkan kerugian besar dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Salah satu yang mendapat perhatian adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Perkembangan teknologi membuat pola kejahatan semakin beragam. Penipuan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat memanfaatkan internet, aplikasi digital, media sosial, maupun berbagai platform yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Contoh yang menjadi perhatian adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Modus semacam ini dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang karena pelaku menawarkan keuntungan atau peluang investasi yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.
Dalam sejumlah kasus, korban tidak hanya berasal dari satu daerah. Informasi mengenai penawaran investasi dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan digital sehingga jumlah orang yang terdampak berpotensi semakin besar.
Karena itu, pengaturan mengenai ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset menjadi penting. Ketentuan tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai jenis perkara dan aset yang dapat diproses melalui mekanisme perampasan.
Namun, tidak setiap harta kekayaan seseorang dapat langsung dirampas hanya karena muncul dugaan. Penetapan dan tindakan terhadap aset tetap harus mengikuti prosedur hukum serta pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
-
Ancaman Pidana bagi Pelaku Tetap Berlaku
Poin ketiga menegaskan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Artinya, perampasan aset dan pemberian hukuman kepada pelaku merupakan dua hal yang perlu dipahami secara terpisah. Perampasan aset berhubungan dengan penanganan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan ancaman pidana tetap ditujukan kepada orang yang terbukti melakukan kejahatan.
Dalam pembahasan RUU tersebut, ditegaskan bahwa ketentuan mengenai ancaman pidana tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati apabila memang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku untuk tindak pidana tertentu.
Penegasan ini penting agar perampasan aset tidak dipahami sebagai pengganti hukuman pidana. Pelaku tindak pidana tetap dapat diproses sesuai ketentuan hukum, sementara aset yang berkaitan dengan kejahatan juga dapat ditangani melalui mekanisme yang diatur undang-undang.
Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan keberadaan hasil kejahatan yang dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
-
Pembagian Kewenangan dan Tahapan Perampasan Aset
Poin keempat mengatur pembagian kewenangan secara lebih jelas dalam hukum acara perampasan aset, termasuk mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana.
Pembahasan ini mencakup sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Penelusuran aset menjadi langkah awal untuk mengetahui keberadaan harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Proses ini diperlukan karena aset hasil kejahatan tidak selalu berada dalam bentuk uang tunai atau disimpan atas nama pelaku secara langsung.
Harta kekayaan dapat berbentuk berbagai jenis aset dan dapat berpindah kepemilikan maupun tempat penyimpanan. Oleh sebab itu, penelusuran harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang jelas.
Tahap berikutnya dapat mencakup penghentian transaksi atau pemblokiran apabila memenuhi persyaratan hukum. Langkah tersebut bertujuan mencegah aset dipindahkan atau dialihkan sehingga menyulitkan proses penanganan perkara.
Setelah itu, terdapat mekanisme penyitaan dan pengajuan permohonan kepada pengadilan. Pemeriksaan di persidangan menjadi bagian penting untuk menilai permohonan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Pengaturan tahapan tersebut diharapkan membuat proses perampasan aset memiliki alur yang lebih jelas. Setiap lembaga dan aparat yang terlibat juga harus menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana perlu dipahami secara hati-hati. Mekanisme tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang tanpa proses hukum. Pemeriksaan pengadilan dan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk membela haknya tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan.
-
Perlindungan bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik
Poin kelima berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Ketentuan ini menjadi penting karena suatu aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tidak selalu berada dalam penguasaan langsung orang yang diduga melakukan kejahatan. Dalam kondisi tertentu, aset dapat melibatkan pihak lain yang memperoleh atau menguasainya tanpa mengetahui adanya hubungan dengan tindak pidana.
Karena itu, undang-undang perlu memberikan ruang perlindungan bagi pihak ketiga yang benar-benar memiliki itikad baik.
Perlindungan tersebut tetap disertai ketentuan mengenai beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi pihak terkait untuk menjelaskan kedudukan serta dasar kepemilikan aset.
Hal ini diperlukan agar mekanisme perampasan aset tidak merugikan orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Di sisi lain, perlindungan juga tidak boleh menjadi celah bagi pihak tertentu untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil kejahatan dengan menggunakan nama orang lain.
Keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak pihak ketiga menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan aturan ini.
-
Pengembalian Aset kepada Korban dan Kepentingan Masyarakat
Poin keenam menekankan pentingnya upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.
Dalam sebuah tindak pidana, kerugian yang timbul tidak selalu hanya dirasakan oleh negara. Masyarakat juga dapat menjadi korban, terutama dalam perkara penipuan, penggelapan, maupun kejahatan yang menggunakan teknologi informasi.
Kasus investasi bodong, misalnya, dapat menyebabkan banyak orang kehilangan uang yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kerugian tersebut bisa berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, kegiatan usaha, hingga kebutuhan sehari-hari para korban.
Karena itu, pengembalian aset menjadi bagian yang tidak kalah penting dibandingkan proses penindakan terhadap pelaku.
Aset yang berhasil dipulihkan diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai ketentuan hukum. Jika terdapat korban yang berhak menerima pengembalian, mekanisme penyalurannya perlu memperhatikan bukti dan kedudukan masing-masing pihak.
Sementara itu, pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas juga perlu dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pengaturan ini, penanganan tindak pidana diharapkan tidak berhenti pada proses hukum terhadap pelaku. Upaya pemulihan kerugian juga perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang terdampak memperoleh keadilan.
-
Pengelolaan Aset Rampasan secara Profesional
Poin ketujuh membahas tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset terkait tindak pidana.
Pengelolaan aset menjadi bagian penting karena harta kekayaan yang telah disita atau dirampas membutuhkan penanganan yang tepat. Aset tersebut tidak selalu berupa uang yang dapat langsung disimpan dalam rekening.
Ada berbagai bentuk aset yang memerlukan perlakuan berbeda, seperti kendaraan, tanah, bangunan, barang berharga, maupun bentuk kekayaan lainnya. Setiap jenis aset membutuhkan proses penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan yang sesuai.
Jika tidak dikelola dengan baik, nilai aset berpotensi menurun atau bahkan menimbulkan persoalan baru. Kendaraan, misalnya, membutuhkan perawatan agar kondisinya tidak rusak. Sementara itu, tanah dan bangunan perlu dijaga status serta kondisi fisiknya.
Oleh sebab itu, pembahasan RUU Perampasan Aset turut mengatur pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.
Tugas pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai ketentuan.
Keberadaan badan yang memiliki kompetensi khusus diharapkan dapat membuat pengelolaan aset berjalan lebih tertib. Setiap tindakan terhadap aset juga perlu memiliki catatan administrasi yang jelas agar dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Dengan pengelolaan yang baik, aset yang ditangani melalui proses hukum diharapkan tetap memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan sesuai keputusan yang berlaku.
-
Pengawasan oleh Badan Independen
Poin kedelapan mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
Pengawasan menjadi hal penting karena kewenangan dalam proses perampasan aset berkaitan langsung dengan hak kepemilikan seseorang. Tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Badan pengawas diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan undang-undang.
Pengawasan juga diperlukan untuk memeriksa apakah setiap tahapan telah dilakukan secara transparan, mulai dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Selain itu, pengelolaan aset perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan, kehilangan, atau tindakan yang dapat merugikan negara maupun pihak yang memiliki hak atas aset tersebut.
Keberadaan pengawasan independen diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset. Sebab, aturan yang memiliki tujuan baik tetap membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan.
-
Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat
Poin kesembilan menekankan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan perampasan aset.
Ketentuan ini menjadi salah satu aspek penting karena aparat penegak hukum akan menjalankan kewenangan yang berkaitan dengan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan proses perampasan aset.
Kewenangan tersebut harus digunakan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jangan sampai mekanisme perampasan aset justru menjadi sarana untuk menekan seseorang, mengambil alih harta kekayaan secara tidak sah, atau menyelesaikan persoalan di luar tujuan penegakan hukum.
Dalam pelaksanaannya, setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur yang jelas, pemeriksaan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, serta pengawasan menjadi bagian yang saling berkaitan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Poin ini juga memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana harus tetap berjalan dalam koridor hukum. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak masyarakat maupun menghilangkan prinsip keadilan.
Dengan adanya ketentuan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, pelaksanaan UU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya efektif dalam memulihkan aset, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
-
Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
Poin terakhir berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset.
Di tengah perkembangan teknologi, pengelolaan data menjadi kebutuhan penting bagi lembaga yang menangani aset terkait tindak pidana. Informasi mengenai status, lokasi, kondisi, dan proses penanganan aset perlu tercatat dengan baik.
Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu proses administrasi dan pengawasan. Melalui pencatatan yang tertata, pihak berwenang dapat mengetahui perkembangan penanganan aset berdasarkan data yang tersedia.
Pemanfaatan teknologi juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses pengelolaan aset perlu memiliki dokumentasi sehingga dapat ditelusuri apabila terjadi persoalan atau pemeriksaan.
Selain memudahkan administrasi, penggunaan sistem informasi diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan data.
Namun, pemanfaatan teknologi tetap harus memperhatikan keamanan informasi dan perlindungan data. Sistem yang digunakan perlu dikelola secara bertanggung jawab agar informasi yang bersifat penting tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
Perampasan Aset Bukan Berarti Harta Seseorang Bisa Langsung Disita
Salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat setelah disahkannya UU Perampasan Aset adalah perbedaan antara perampasan aset dan penyitaan harta secara sewenang-wenang.
Kehadiran regulasi ini tidak berarti setiap aset yang dimiliki seseorang dapat langsung diambil oleh negara hanya karena muncul dugaan tindak pidana. Proses penanganan aset tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang telah diatur.
Penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, hingga permohonan perampasan merupakan tahapan yang memiliki prosedur masing-masing. Dalam mekanisme yang melibatkan pengadilan, pemeriksaan dan putusan hakim menjadi bagian penting dalam menentukan apakah permohonan dapat dikabulkan.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi salah satu pokok pembahasan. Artinya, hak orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana tetap harus diperhatikan.
Ketentuan tersebut penting untuk mencegah munculnya anggapan bahwa UU Perampasan Aset memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat penegak hukum.
Di sisi lain, aturan ini diharapkan dapat membantu penanganan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Dengan adanya mekanisme yang lebih terstruktur, proses pemulihan aset dapat dilakukan melalui jalur hukum yang jelas.
Tantangan Pelaksanaan UU Perampasan Aset ke Depan
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam pembentukan kerangka hukum untuk menangani harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan dapat diterapkan secara konsisten.
Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antarinstansi. Penelusuran dan pengelolaan aset dapat melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan berbeda. Karena itu, pembagian tugas yang jelas diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan.
Selain koordinasi, kemampuan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Petugas yang menangani aset harus memahami prosedur hukum, administrasi, serta karakteristik berbagai jenis harta kekayaan.
Tantangan lainnya berkaitan dengan pengelolaan aset dalam jumlah dan bentuk yang beragam. Aset yang ditangani tidak selalu mudah disimpan atau dipelihara. Sebagian membutuhkan biaya perawatan, pengamanan, dan pengelolaan khusus agar nilainya tidak mengalami penurunan.
Pengawasan juga menjadi pekerjaan yang harus diperhatikan. Setiap kewenangan yang berkaitan dengan hak kepemilikan masyarakat harus dijalankan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di samping itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa perlindungan bagi korban maupun pihak ketiga yang beritikad baik benar-benar berjalan. Jangan sampai upaya memulihkan aset justru menimbulkan kerugian baru bagi orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Keberhasilan aturan ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya aset yang dapat ditelusuri atau dirampas. Hal yang tidak kalah penting adalah apakah prosesnya berjalan sesuai hukum, memberikan kepastian, melindungi hak masyarakat, serta mampu menghadirkan pemulihan yang adil.
Menanti Dampak UU Perampasan Aset bagi Pemberantasan Korupsi
Disahkannya UU Perampasan Aset menjadi babak baru dalam pembentukan aturan yang berkaitan dengan penanganan hasil tindak pidana. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
Dalam perkara korupsi, penanganan terhadap pelaku memang menjadi bagian utama proses penegakan hukum. Namun, pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana juga memiliki arti penting karena kerugian yang ditimbulkan dapat berdampak terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat.
Hal serupa juga berlaku bagi kejahatan penipuan dan penggelapan yang melibatkan banyak korban. Ketika seseorang kehilangan uang akibat investasi bodong atau penipuan berbasis teknologi, pemulihan kerugian menjadi salah satu hal yang sangat diharapkan.
Karena itu, pengaturan mengenai penelusuran dan pengelolaan aset dapat menjadi instrumen penting apabila dilaksanakan secara tepat. Aset yang berhasil dipulihkan diharapkan tidak hanya berhenti dalam proses administrasi, tetapi juga dapat memberikan manfaat sesuai ketentuan hukum.
Meski demikian, masyarakat masih perlu mencermati bagaimana aturan tersebut akan diterapkan dalam praktik. Kejelasan prosedur, pengawasan, perlindungan hak, dan transparansi akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaannya.
Pengesahan oleh DPR pada Kamis, 19 November 2026, menjadi tonggak penting dalam perjalanan RUU Perampasan Aset. Setelah keputusan di rapat paripurna, tahapan formal berikutnya dalam proses pembentukan undang-undang tetap perlu diperhatikan, termasuk pengundangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya regulasi ini, harapan terhadap penguatan pemberantasan korupsi dan pemulihan aset semakin besar. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak yang terlibat menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Sumber : www.kumparan.com




