CIREBON, PILARadio – Kebijakan kontroversial kembali mencuat dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Wacana menjadikan prosedur vasektomi sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Hal tersebut mendapat komentar dari anggota DPR RI Fraksi Demokrat yang meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Sebenarnya saya belum tau persis syarat-syarat lain yang disampaikan beliau dalam konteks serius atau bercanda. Ini yang harus diperhatikan bahwa Vasektomi sebagai syarat menerima bansos ya harus diklarifikasi dulu artinya saya tidak ingin terjebak dalam statement yang blunder tapi terkait bansos sendiri itu diatur oleh pusat dan tata aturan oleh pemerintah pusat” Ujar Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron
Vasektomi sendiri merupakan tindakan medis berupa pemandulan permanen pada pria agar tidak dapat lagi memiliki keturunan.
Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya pengendalian jumlah penduduk miskin, namun menuai kritik dari berbagai pihak.
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat meminta Gubernur Jawa Barat agar mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Sebenernya saya kurang setuju dan perlu dikaji lagi karena kita sebagai keluarga pasti berharap ingin memiliki keturunan. Dan sebisa mungkin syarat menerima bansos itu jangan terlalu berat” Ujar salah seorang warga Bernama Jum Sangit
Sementara itu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi mengenai apakah kebijakan ini benar-benar akan diterapkan atau sekadar pernyataan retoris.
