PILARadio 88.6 FM

Tag: Demo

  • Antisipasi Pelajar Ikut Demo, Polisi Lakukan Penyekatan Antisipasi Mobilisasi Pelajar Demo ke Jakarta

    Antisipasi Pelajar Ikut Demo, Polisi Lakukan Penyekatan Antisipasi Mobilisasi Pelajar Demo ke Jakarta

    CIREBON, PILARadio – Mengantisipasi adanya mobilisasi pelajar untuk melakukan unjuk rasa di Jakarta, petugas Kepolisian Cirebon Kota, Jawa Barat, Kamis pagi melakukan upaya penyekatan di jalur Pantura. Petugas memeriksa sejumlah kendaraan umum mengantisipasi kemungkinan adanya pelajar yang akan melakukan demo di Jakarta pada hari ini.

    Sejumlah kendaraan angkutan umum yang melintas di ruas jalur Pantura Tengah Tani diberhentikan petugas Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, pada Kamis pagi. Petugas juga mengecek para penumpang yang berada di dalam angkutan umum tersebut.

    Hal ini dilakukan untuk melakukan penyekatan terhadap kemungkinan adanya mobilisasi para pelajar yang menuju Jakarta untuk ikut melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan kaum buruh pada Kamis siang. Mengingat pada aksi unjuk rasa sebelumnya banyak ditemukan para pelajar yang ikut melakukan aksi unjuk rasa pada 25 Agustus lalu di Jakarta.

    “Seluruh jajaran Polda Jawa Barat termasuk diantaranya Cirebon Kota melaksanakan penyekatan untuk mengantisipasi adanya mobilisasi pelajar untuk melakukan unjuk rasa di Jakarta. Karena yang kita tau beberapa waktu sebelumnya para pelajar sempat mengikuti demo dan menganggu ketertiban masyarakat” Ujar Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar

    Hingga Kamis siang, petugas tidak mendapati adanya pergerakan pelajar dari Kota Cirebon yang menuju Jakarta. Petugas juga meminta kepada pihak sekolah dan para orang tua agar turut mengawasi para pelajar.

  • Kenaikan PBB Kota Cirebon 1000 Persen Segera Direvisi, Rencana Demo Besar Akan Dibatalkan

    Kenaikan PBB Kota Cirebon 1000 Persen Segera Direvisi, Rencana Demo Besar Akan Dibatalkan

    CIREBON, PILARadio – Setelah adanya berbagai upaya protes penolakan terhadap kenaikan PBB di Kota Cirebon sebesar 1000 persen, Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, memastikan akan merevisi peraturan daerah (Perda) tersebut. Hal ini disambut positif oleh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi, yang selama ini aktif menyuarakan protes terhadap aturan itu.

    Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi di Kota Cirebon melakukan audiensi dengan Wali Kota Cirebon untuk membahas Perda tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai terlalu tinggi dan membebani masyarakat.

    Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa pemerintahan yang baru saat ini tengah mengkaji ulang dan merumuskan revisi atas aturan tersebut yang dinilai memberatkan masyarakat.

    Meskipun kenaikan PBB mencapai hingga 1000 persen, pemerintah telah memberikan stimulus dan diskon hingga 50 persen yang berlaku sampai akhir 2025.

    Pemerintah Kota Cirebon bersama DPRD Kota Cirebon hingga kini masih terus melakukan pembahasan terhadap revisi tersebut. Namun, belum diketahui secara pasti berapa persen perubahan kenaikan PBB yang akan ditetapkan. Wali Kota menyebutkan bahwa kenaikan tersebut nantinya dipastikan tidak akan terlalu membebani masyarakat.

    “Saya memastikan bahwa kita akan kaji kembali kenaikan pajak PBB intinya tidak akan naik sampai 1000 persen dan kita sudah komunikasi dan dibahas secara terus menerus dan menjadi referensi kita untuk di tahun 2026 pajak akan berpihak pada masyarakat” Ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo

    Rencana perubahan ini juga disambut baik oleh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi, yang selama ini terus melakukan protes atas kenaikan PBB hingga 1000 persen tersebut.

    “Untuk aksi kami pastikan tidak akan turun ke jalan dan kami akan menyuarakan dengan berdamai dan tidak anarkis” Ujar Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati

    Dengan adanya rencana perubahan pajak PBB ini, rencana unjuk rasa yang sedianya akan dilakukan pada awal September mendatang kemungkinan besar akan dibatalkan. Namun demikian, masyarakat tetap akan mengawal proses perubahan peraturan pajak tersebut.

  • Dorong-dorong pagar dan bakar ban depan Disdik, seratusan warga demo terkait pungli dunia pendidikan

    Dorong-dorong pagar dan bakar ban depan Disdik, seratusan warga demo terkait pungli dunia pendidikan

    CIREBON, PILARadio – Sekitar seratus warga yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan dan para orang tua siswa, Rabu siang melakukan unjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka menyoroti banyaknya pungutan kepada siswa serta dugaan permainan dalam penerimaan siswa baru.

    Massa sempat marah dengan mendorong-dorong pagar dan membakar ban bekas di depan gerbang karena tidak ditemui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Sejumlah pengunjuk rasa ini sempat emosi dan mencoba mendorong pagar kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Mereka kesal karena tidak ditemui oleh kepala dinas yang disebut tidak berada di tempat.

    Massa yang kesal juga melakukan aksi dengan membakar ban bekas di depan kantor Dinas Pendidikan, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Massa yang berjumlah sekitar seratus orang dan mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan serta para orang tua siswa ini juga melakukan orasi secara bergantian.

    Dalam orasinya, massa menyoroti temuan mereka terkait masih adanya pungutan liar di sejumlah sekolah kepada para siswa. Tak hanya itu, pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025, mereka juga menduga masih terjadi praktik kecurangan.

    “Kami melakukan aksi demo ini karena adanya pungutan liar diantaranya seragam sekolah yang bahkan bisa sampai 3 juta dan kita ingin menanyakan kenapa harganya bisa sampai sebesar itu makannya kami bergerak karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau bergerak untuk masyarakat” Ujar Koordinator Aksi, Tryas.

    Massa juga mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu mengelola dunia pendidikan di Kota Cirebon. Mereka pun mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin mendatang dengan jumlah massa yang lebih besar.

  • Tegang Duduki Kantor Desa, Warga Minta Kades Dicopot karena Dinilai Tak Bekerja Maksimal Urus Dana Desa hingga BLT Tak Cair

    Tegang Duduki Kantor Desa, Warga Minta Kades Dicopot karena Dinilai Tak Bekerja Maksimal Urus Dana Desa hingga BLT Tak Cair

    CIREBON, PILARadio – Puluhan warga Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menduduki kantor balai desa pada Rabu siang. Mereka mendesak kepala desa dicopot karena dinilai tidak becus mengurus administrasi, yang menyebabkan dana desa tidak cair dan berbagai program pemerintah, baik dari daerah maupun pusat, terhambat. Bahkan, mereka menilai kepala desa terlalu banyak bermain-main hingga sejumlah pembangunan melanggar aturan.

    Ketegangan ini terjadi saat puluhan warga menduduki kantor Balai Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, pada Rabu siang. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon segera memberhentikan kepala desa karena dianggap tidak becus dalam mengelola administrasi dana desa, yang menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan.

    Bahkan, dana desa tersebut tidak cair selama dua tahun, hingga berbagai program terhenti, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan program ketahanan pangan yang tidak tersalurkan.

    Massa menilai kepala desa menyepelekan administrasi laporan pertanggungjawaban yang menjadi acuan pencairan dana desa. Mereka mendesak kepala desa untuk mundur dan diberhentikan, terlebih sudah ada tiga kali peringatan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait penyelenggaraan pemerintahan, dana desa, serta pembangunan yang dinilai menyalahi aturan. Akibat kelalaian ini, warga pun tidak bisa menikmati BLT dan banyak program pemerintah daerah maupun pusat tidak dapat berjalan.

    “Berbagai bantuan dari 2022 hingga 2025 tidak cair karena tidak sesuai dengan apa yang di regulasi dana desa itu tersalurkan Ketika administrasinya sudah selesai. Banyak program pemerintah tidak cair di des aini diantaranya BLT, JUT dan infrastruktur ini sangat mengahambat program nasional” Ujar Koordinator Aksi, Eka Andri.

    Sementara itu, pihak Kecamatan Pabuaran yang melakukan pembinaan terhadap Desa Hulubanteng menyebutkan bahwa pihaknya sudah berulang kali memberikan teguran hingga akhirnya turun surat peringatan ketiga dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Terkait desakan mundurnya kepala desa, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai mekanismenya. Pihak kecamatan pun tidak membantah bahwa dana desa Hulubanteng tidak cair atau dibekukan selama dua tahun terakhir.

    “Camat itu tidak bisa memberikan rekomendasi dan bentuknya laporan dan atasan camat itu kan sekda. Setau saya desa Hulubanteng tidak cair atau dibekukan selama dua tahun terakhir.” Ujar Camat Pabuaran, Dedi Supardi

    Setelah beraksi selama hampir tiga jam, massa akhirnya membubarkan diri. Namun, mereka menyatakan akan melakukan aksi serupa jika desakan pemberhentian kepala desa tidak segera direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

  • Polisi Amankan 16 Orang Terduga Pelaku Perusuhan

    Polisi Amankan 16 Orang Terduga Pelaku Perusuhan

    CIREBON, PILARadio – Aksi pelemparan bom molotov terjadi di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kejadian ini berlangsung di tengah-tengah aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan. Para mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa tersebut menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung DPRD Kota Cirebon dengan harapan bahwa undang-undang tersebut bisa dibatalkan. Namun, di tengah-tengah aksi damai tersebut, sekelompok orang justru melakukan tindakan kekerasan yang merusak suasana.

    Sebagian besar kerusakan terjadi pada sarana dan prasarana umum di sekitar Jalan Siliwangi, yang menjadi sasaran aksi perusakan tersebut. Tempat sampah, sarana publik, dan fasilitas umum lainnya dirusak oleh sekelompok orang yang tidak terlibat dalam aksi mahasiswa tersebut. Aksi perusakan ini menambah ketegangan yang sudah ada, sehingga merusak citra aksi unjuk rasa yang sebelumnya berjalan dengan damai. Kejadian ini tentunya mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi aksi dan menambah beban bagi pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban.

    Selain perusakan fasilitas umum, kelompok tersebut juga diketahui melemparkan bom molotov ke arah petugas keamanan yang sedang mengamankan jalannya aksi. Kejadian ini membuat aparat kepolisian semakin waspada dan memaksa mereka untuk memperketat pengamanan. Bom molotov yang dilemparkan itu berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan membahayakan keselamatan petugas serta warga sekitar. Aksi tersebut juga memperburuk situasi yang sudah cukup panas, menyebabkan ketegangan yang tinggi di antara para mahasiswa, aparat kepolisian, dan masyarakat.

    Tindak lanjut dari kejadian ini membuat aparat kepolisian semakin fokus pada upaya penangkapan para pelaku perusakan dan pelemparan bom molotov tersebut. Petugas kepolisian berhasil mengidentifikasi lebih dari sepuluh orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan dan pelemparan bom molotov. Mereka yang diduga bukan bagian dari kelompok mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa, tetapi merupakan pihak yang dengan sengaja melakukan kekerasan, diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Penangkapan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang dan untuk menindak tegas para pelaku yang mencoba merusak keamanan dan ketertiban.

    Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, dalam keterangannya menegaskan bahwa pihak kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada para pelaku yang terbukti terlibat dalam perusakan dan pelemparan bom molotov. Meski sebagian besar peserta aksi mahasiswa berusaha menyampaikan aspirasi mereka secara damai, tindakan sekelompok orang tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Petugas kepolisian berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Cirebon dan akan memastikan bahwa mereka yang melakukan tindakan kekerasan akan dihadapkan pada proses hukum yang berlaku.

    “Saat kita audiensi dengan mahasiswa di dalam gedung DPRD dan hampir selesai tiba-tiba dari luar ada sekelompok orang tidak dikenal melakukan pengrusakan beberapa fasilitas, lemparan bom Molotov kemudian melakukan vandalism disitu dengan tidak menggunakan atribut almamater. Dari mahasiswa juga meminta perlindungan bahwa itu sebenarnya bukan dari kita. Dan sempat kita amankan kelompok tersebut oleh beberapa anggota dari kita” Tutup Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar.

Loading...
Your Favorite Channel
--:--
STREAM