PILARadio.com – Yerusalem dengan yakin mengantisipasi bahwa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada awal pekan ini. Informasi ini diungkapkan oleh Channel 12 News Israel, yang melaporkan bahwa upaya diplomatik untuk menggagalkan tindakan Ketua Jaksa ICC, Karim Ahmad Khan, telah mengalami kegagalan.
Dilaporkan bahwa surat perintah penangkapan internasional diharapkan akan diarahkan kepada Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Herzi Halevi. Hal ini terkait dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan tuduhan pelanggaran Konvensi Jenewa Keempat mengenai Perlindungan Warga Sipil di Saat Perang.
Selain itu, Israel baru-baru ini telah meningkatkan upayanya untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke Gaza dengan membuka jalur darat baru yang dirancang terutama untuk memudahkan masuknya bantuan asing. Pada awal bulan ini, Amerika Serikat (AS) juga mengonfirmasi bahwa jumlah bantuan yang masuk ke Jalur Gaza telah mengalami peningkatan yang signifikan.
Meskipun demikian, pemerintah Israel masih terus berjuang melalui jalur diplomatik, terutama melalui pembicaraan dengan AS, untuk mencegah terbitnya surat perintah penangkapan. Hal ini terutama diperkuat oleh pertemuan darurat yang diadakan di kantor Perdana Menteri Netanyahu pada 16 April yang melibatkan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Luar Negeri Israel Katz. Keempatnya telah sepakat untuk mengambil tindakan mendesak dengan otoritas internasional guna mencegah penangkapan warga Israel di luar negeri.
Sejalan dengan itu, ICC diyakini tidak akan mengambil keputusan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat senior Israel tanpa persetujuan dari Amerika Serikat. Channel 12 melaporkan bahwa sumber-sumber terkait dengan pengadilan tersebut menekankan bahwa ini kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat, terutama mengingat situasi yang masih tegang. Seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Israel Amit Segal, “Sumber-sumber di Den Haag mengatakan bahwa mustahil jaksa agung akan memutuskan langkah dramatis seperti itu, dalam perang yang masih berlangsung, dengan sedikit bukti, jika dia setidaknya mendapat ‘lampu hijau’ dari orang Amerika.”
Khan, yang telah menjabat sebagai Ketua Jaksa sejak Februari 2021 dan terpilih dengan dukungan AS, telah menyelesaikan dua kasus yang sangat sensitif yang melibatkan AS. Salah satunya adalah kasus penahanan yang tidak diumumkan terkait Afghanistan di Eropa, sementara yang lainnya adalah kejahatan perang yang diduga dilakukan di Afghanistan.
Sementara itu, Otoritas Palestina telah menyatakan penerimaannya terhadap yurisdiksi ICC atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Namun, Yerusalem menolak mengakui yurisdiksi Mahkamah Agung atas tindakan militer dan politiknya di Jalur Gaza, Yudea, dan Samaria.
