PILARadio.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Tidak hanya penggunaan oleh konsumen, ketetapan ini juga mencakup aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Keputusan tersebut menjadi perhatian karena cakupan fatwanya tidak hanya menyasar orang yang menggunakan vape, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai bisnis produk tersebut. Dengan demikian, aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Komisi Fatwa MUI.
Fatwa tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dokumen fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Informasi mengenai keputusan itu kemudian disampaikan kepada publik melalui penjelasan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, pada Senin, 9 November 2026.
Dalam keterangannya, Prof Niam menjelaskan bahwa keputusan mengharamkan vape didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama berkaitan dengan dampak buruk rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, MUI juga memberikan perhatian terhadap potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Menurut MUI, persoalan rokok elektrik tidak bisa hanya dilihat dari aktivitas menghirup uap yang dihasilkan perangkat tersebut. Kandungan zat di dalam cairan vape, risiko ketergantungan, dampak terhadap tubuh, serta kemungkinan penyalahgunaan perangkat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menetapkan hukum penggunaannya.
Ketua MUI Bidang Fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan rokok elektrik memiliki sejumlah risiko yang perlu diperhatikan masyarakat. Karena itu, keputusan fatwa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam, khususnya generasi muda dan pelaku usaha yang selama ini berkaitan dengan produk vape.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 Menyatakan Vape Haram
Penetapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menjadi keputusan penting dalam pembahasan hukum penggunaan rokok elektrik di Indonesia. Melalui ketetapan tersebut, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa penggunaan REL atau vape hukumnya haram.
Keputusan ini sekaligus memperjelas sikap MUI terhadap produk rokok elektrik yang dalam beberapa tahun terakhir semakin dikenal masyarakat. Vape banyak digunakan sebagai alternatif rokok konvensional, terutama oleh kalangan yang tertarik dengan perangkat elektronik dan beragam pilihan cairan beraroma.
Namun, menurut pertimbangan yang disampaikan MUI, penggunaan vape tetap memiliki persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, dan potensi penyalahgunaan. Kandungan nikotin yang dapat menimbulkan ketergantungan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.
Dalam penjelasannya kepada MUI Digital, Prof Niam menyampaikan alasan utama penggunaan rokok elektrik dinyatakan haram.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan fatwa tidak hanya berkaitan dengan satu persoalan. MUI menggabungkan aspek perlindungan kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta upaya pencegahan penyalahgunaan zat terlarang.
Dalam konteks ini, istilah sadd al dzariah menjadi salah satu landasan yang disebutkan dalam ketentuan hukum fatwa. Secara umum, konsep tersebut berkaitan dengan upaya mencegah sesuatu yang dapat menjadi jalan atau sarana menuju perbuatan yang dilarang.
Dengan pendekatan tersebut, MUI tidak hanya mempertimbangkan penggunaan vape sebagaimana lazimnya, tetapi juga kemungkinan perangkat tersebut disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Fatwa ini kemudian menjadi perhatian bagi berbagai pihak, mulai dari pengguna rokok elektrik, pedagang, distributor, hingga produsen. Sebab, ketentuan yang ditetapkan tidak berhenti pada hukum penggunaan, tetapi juga mencakup aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produk tersebut.
Alasan MUI Mengharamkan Penggunaan Rokok Elektrik
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan bahwa keputusan tersebut dilandasi pertimbangan mengenai dampak buruk vape bagi masyarakat. Aspek kesehatan menjadi salah satu perhatian utama karena rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh pengguna.
Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang digunakan untuk memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, serta bahan perasa. Proses pemanasan itu menghasilkan uap yang dihirup melalui perangkat tersebut.
Cara kerja tersebut membuat vape memiliki karakteristik berbeda dari rokok konvensional. Jika rokok biasa menggunakan proses pembakaran tembakau, perangkat rokok elektrik menggunakan elemen pemanas untuk mengubah cairan menjadi aerosol.
Perbedaan cara kerja tersebut tidak serta-merta menghilangkan risiko yang perlu diperhatikan. Kandungan cairan yang digunakan dalam vape menjadi salah satu hal penting karena bahan di dalamnya dapat memengaruhi paparan zat yang masuk ke tubuh pengguna.
MUI secara khusus menyoroti nikotin sebagai salah satu kandungan yang memiliki sifat adiktif. Zat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan sehingga seseorang berpotensi terus menggunakan produk yang mengandung nikotin.
Ketergantungan menjadi persoalan karena kebiasaan menggunakan produk bernikotin dapat membuat seseorang sulit menghentikan konsumsinya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi perilaku dan kesehatan penggunanya.
Selain persoalan ketergantungan, MUI juga memberikan perhatian terhadap dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kandungan rokok elektrik terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari alasan mengapa penggunaan vape dinyatakan haram dalam fatwa terbaru. Masyarakat diharapkan tidak hanya melihat rokok elektrik dari bentuk perangkat, pilihan rasa, atau cara penggunaannya, tetapi juga memahami risiko yang berkaitan dengan kandungan zat di dalamnya.
Pembahasan mengenai kesehatan juga penting karena sebagian orang masih menganggap rokok elektrik tidak memiliki risiko berarti. Anggapan tersebut dapat muncul karena vape tidak menghasilkan asap pembakaran seperti rokok konvensional.
Padahal, perangkat ini tetap menghasilkan aerosol dari cairan yang dipanaskan. Karena itu, karakteristiknya yang berbeda dari rokok biasa tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai risiko yang mungkin muncul.
Melalui fatwa tersebut, MUI mengingatkan bahwa persoalan kesehatan harus menjadi pertimbangan ketika masyarakat menentukan sikap terhadap penggunaan produk yang mengandung zat adiktif.
Kandungan Nikotin dalam Vape Jadi Salah Satu Sorotan
Nikotin menjadi salah satu kandungan yang mendapat perhatian dalam penjelasan MUI mengenai rokok elektrik. Zat ini dikenal memiliki sifat adiktif atau dapat menyebabkan ketergantungan.
Dalam penggunaan vape, nikotin dapat terkandung di dalam cairan yang dipanaskan oleh perangkat. Ketika cairan tersebut berubah menjadi aerosol, pengguna kemudian menghirup hasil proses pemanasan tersebut.
Kandungan nikotin dalam produk rokok elektrik dapat berbeda-beda, bergantung pada jenis dan komposisi cairan yang digunakan. Namun, keberadaan zat tersebut tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko ketergantungan.
Sifat adiktif nikotin dapat membuat seseorang terdorong untuk menggunakan produk secara berulang. Kebiasaan tersebut berpotensi berkembang menjadi pola konsumsi yang sulit dihentikan, terutama apabila penggunaan sudah berlangsung dalam waktu lama.
MUI menyoroti dampak nikotin terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari dasar penetapan hukum penggunaan vape dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026.
Selain nikotin, cairan vape juga dapat mengandung gliserin dan bahan perasa. Kombinasi berbagai bahan tersebut dipanaskan menggunakan perangkat elektronik sehingga menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup.
Keberadaan beragam pilihan rasa membuat produk vape memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Beberapa pengguna memilih cairan berdasarkan aroma atau sensasi yang dihasilkan. Akan tetapi, tampilan produk dan variasi rasa tidak mengubah fakta bahwa cairan tersebut tetap perlu diperhatikan dari sisi kandungan dan potensi risikonya.
Dalam konteks keputusan MUI, masyarakat diminta memahami bahwa persoalan rokok elektrik tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan merokok atau aktivitas menghirup uap. Kandungan zat yang terdapat di dalam cairan vape juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum.
Oleh karena itu, fatwa ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik, terutama bagi kalangan yang belum pernah menggunakan produk tersebut.
MUI Juga Haramkan Penyalahgunaan Vape untuk Konsumsi Narkotika
Hal lain yang menjadi perhatian dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah potensi penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
MUI secara tegas menyebutkan bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk tujuan tersebut hukumnya haram. Ketentuan itu tercantum dalam poin kedua keputusan hukum fatwa.
Persoalan ini menjadi perhatian karena perangkat rokok elektrik tidak hanya berkaitan dengan cairan yang biasa digunakan dalam aktivitas vaping. Dalam konteks penyalahgunaan, perangkat tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengonsumsi zat lain yang dilarang.
MUI memasukkan aspek pencegahan tersebut ke dalam pertimbangan penetapan fatwa. Langkah ini berkaitan dengan prinsip sadd al dzariah, yakni mencegah sarana yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada tindakan yang dilarang.
Dengan demikian, larangan dalam fatwa tidak hanya ditujukan kepada penggunaan vape untuk konsumsi sebagaimana dikenal masyarakat. Penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya juga ditegaskan sebagai perbuatan yang haram.
Prof Niam menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tercantum secara langsung dalam poin kedua dan ketiga fatwa.
‘’Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,’’ kata Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa MUI memberikan perhatian terhadap berbagai kemungkinan penggunaan perangkat rokok elektrik. Selain persoalan kesehatan, potensi pemanfaatannya untuk kegiatan yang berkaitan dengan zat terlarang juga menjadi dasar pertimbangan.
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Masyarakat, keluarga, lingkungan pendidikan, dan berbagai pihak terkait memiliki peran dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba serta penyalahgunaan perangkat yang dapat digunakan sebagai sarana konsumsi zat terlarang.
Melalui ketentuan ini, MUI berharap masyarakat tidak menjadikan vape sebagai sarana untuk mengonsumsi zat yang dilarang. Larangan tersebut juga menjadi pengingat bahwa penggunaan perangkat elektronik tertentu perlu dipahami berdasarkan tujuan dan dampaknya.
Produksi Vape dan Rokok Elektrik Ikut Dinyatakan Haram
Salah satu poin yang cukup menonjol dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah ketentuan mengenai produksi rokok elektrik. MUI tidak hanya menetapkan hukum haram terhadap penggunaan vape, tetapi juga menyatakan aktivitas memproduksi produk tersebut sebagai perbuatan yang haram.
Ketentuan itu memperluas cakupan fatwa hingga ke pihak yang berada di balik proses penyediaan produk. Artinya, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan konsumen yang membeli dan menggunakan rokok elektrik, tetapi juga pihak yang membuat atau menghasilkan perangkat tersebut.
Produksi rokok elektrik merupakan bagian dari rangkaian kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan produk untuk masyarakat. Dalam aktivitas tersebut, terdapat berbagai proses yang berhubungan dengan pembuatan perangkat, penyediaan komponen, serta produk cairan yang digunakan dalam vape.
Melalui ketetapan tersebut, MUI secara tegas menyatakan bahwa aktivitas memproduksi rokok elektrik atau REL hukumnya haram. Keputusan ini tercantum dalam poin ketiga ketentuan hukum fatwa.
Bagi pelaku usaha, ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu dipahami. Selama ini, bisnis vape tidak hanya melibatkan toko yang menjual produk kepada konsumen, tetapi juga pihak yang memproduksi perangkat dan berbagai perlengkapan pendukungnya.
Dengan adanya fatwa tersebut, MUI berharap para pelaku usaha dapat memahami pertimbangan hukum yang telah ditetapkan. Harapannya, keputusan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang selama ini terlibat dalam kegiatan usaha rokok elektrik.
Penegasan mengenai larangan produksi juga memperlihatkan bahwa MUI memandang persoalan vape sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan rantai kegiatan, bukan semata-mata kebiasaan individu.
Dalam konteks fatwa, penggunaan, penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan merupakan aspek yang dibahas secara terpisah. Masing-masing memiliki ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam dokumen yang ditetapkan Komisi Fatwa MUI.
Perdagangan Vape Juga Haram Menurut Fatwa MUI
Selain produksi, aktivitas memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram. Ketentuan ini menjadi perhatian karena perdagangan vape melibatkan banyak pihak, mulai dari distributor, pemasok, pemilik toko, hingga pedagang yang menjual langsung kepada konsumen.
Dalam fatwa tersebut, MUI menyebutkan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram. Artinya, aktivitas jual beli vape termasuk dalam cakupan ketentuan hukum yang ditetapkan.
Perdagangan menjadi bagian penting dalam rantai bisnis sebuah produk. Sebelum sampai kepada konsumen, rokok elektrik dapat melewati sejumlah tahapan distribusi. Produk tersebut kemudian tersedia melalui berbagai saluran penjualan, baik toko fisik maupun platform perdagangan daring.
Keberadaan berbagai saluran penjualan membuat produk vape mudah ditemukan oleh konsumen. Namun, melalui fatwa ini, MUI menegaskan bahwa aktivitas memperjualbelikan rokok elektrik juga termasuk perbuatan yang diharamkan.
Ketentuan tersebut tentu perlu dipahami oleh pelaku usaha yang selama ini menjadikan vape sebagai salah satu produk dagangan. Mereka diharapkan mengetahui isi fatwa dan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI.
MUI tidak hanya memberikan perhatian kepada orang yang menggunakan produk, tetapi juga pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi dan perdagangan. Dengan demikian, cakupan keputusan tersebut menyentuh sisi konsumsi sekaligus kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan rokok elektrik.
Bagi masyarakat, informasi ini penting agar tidak hanya mengetahui bahwa penggunaan vape dinyatakan haram, tetapi juga memahami bahwa produksi dan perdagangan produk tersebut turut masuk dalam ketentuan fatwa.
Penjelasan mengenai larangan jual beli juga menjadi bagian dari upaya menyampaikan keputusan MUI secara lebih menyeluruh. Dengan memahami seluruh poin yang ditetapkan, masyarakat diharapkan tidak keliru dalam menangkap isi fatwa.
Apa Saja Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026?
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan aktivitas usaha rokok elektrik. Berdasarkan penjelasan Prof KH Asrorun Niam Sholeh, terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian.
Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Kedua, penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape ditetapkan sebagai perbuatan yang haram.
Ketiga poin tersebut memperlihatkan bahwa keputusan MUI memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar larangan penggunaan oleh konsumen. Ada aspek kesehatan, pencegahan penyalahgunaan zat terlarang, serta aktivitas ekonomi yang menjadi bagian dari ketentuan hukum.
Masyarakat perlu memahami masing-masing poin tersebut agar tidak hanya mengambil kesimpulan berdasarkan satu bagian dari fatwa. Penjelasan secara utuh dapat membantu pengguna maupun pelaku usaha mengetahui ruang lingkup keputusan yang telah ditetapkan.
Fatwa tersebut juga memperlihatkan bahwa MUI mempertimbangkan dampak suatu produk terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kesehatan jasmani, lingkungan, dan perlindungan dari penyalahgunaan zat adiktif menjadi perhatian utama.
MUI Berharap Generasi Muda Memahami Bahaya Vape
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh berharap terbitnya Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum penggunaan rokok elektrik.
Generasi muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyampaian informasi tersebut. Perkembangan tren penggunaan vape membuat produk ini dikenal luas, termasuk di kalangan anak muda yang tertarik dengan bentuk perangkat, pilihan rasa, dan cara penggunaannya.
Tidak sedikit orang yang mengenal vape melalui lingkungan pergaulan maupun konten di media sosial. Tampilan perangkat yang berbeda dari rokok konvensional terkadang membuat sebagian orang menganggap rokok elektrik sebagai produk yang tidak memiliki risiko berarti.
Padahal, MUI telah menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kandungan nikotin, dampak terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat.
Karena itu, pemahaman mengenai risiko rokok elektrik perlu diberikan sejak dini. Informasi yang benar dapat membantu generasi muda mengambil keputusan secara lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh tren penggunaan produk tertentu.
Lingkungan keluarga dan pendidikan juga dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada anak muda. Pembicaraan mengenai bahaya zat adiktif, ketergantungan, dan penyalahgunaan narkotika perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.
Selain itu, masyarakat perlu membedakan antara sekadar mengikuti tren dan memahami konsekuensi dari suatu kebiasaan. Produk yang terlihat modern atau memiliki banyak pilihan rasa belum tentu bebas dari risiko.
Melalui fatwa tersebut, MUI berharap generasi muda dapat lebih memperhatikan kesehatan dan menghindari penggunaan rokok elektrik. Pesan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga perlindungan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar.
Pelaku Usaha Diminta Memahami Ketentuan Fatwa
Selain pengguna dan generasi muda, pelaku usaha juga menjadi kelompok yang perlu memperhatikan keputusan MUI tersebut. Hal ini karena ketentuan fatwa secara jelas mencakup aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Bagi pihak yang selama ini menjalankan usaha di bidang vape, penetapan fatwa tersebut menjadi informasi penting untuk dipahami. Mereka perlu mengetahui bahwa keputusan MUI tidak hanya menyangkut konsumen, tetapi juga kegiatan bisnis yang berkaitan dengan produk tersebut.
Rantai usaha rokok elektrik dapat melibatkan berbagai pihak dengan peran berbeda. Ada produsen yang membuat perangkat, distributor yang menyalurkan barang, pemasok cairan, hingga pedagang yang menjual produk kepada konsumen.
Masing-masing kegiatan tersebut berkaitan dengan perputaran produk di pasar. Karena itu, pemahaman terhadap isi fatwa menjadi penting agar pelaku usaha mengetahui ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
Prof Niam berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha, dapat memahami dan mematuhi ketentuan hukum Islam tersebut. Harapan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan jasmani, melindungi lingkungan, serta mencegah ancaman narkoba dan zat adiktif lainnya.
Keputusan ini juga menjadi pengingat bahwa kegiatan usaha tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi. Dalam pandangan agama, aspek manfaat, risiko, dan dampak suatu produk terhadap masyarakat juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Vape dan Persoalan Lingkungan dalam Pertimbangan Fatwa
Selain kesehatan, kerusakan lingkungan menjadi salah satu alasan yang disebutkan MUI dalam menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik.
Perangkat vape memiliki sejumlah komponen elektronik, termasuk baterai dan bagian pemanas. Penggunaannya juga melibatkan cairan khusus yang disimpan dalam wadah tertentu. Ketika perangkat atau komponennya tidak lagi digunakan, terdapat persoalan pengelolaan limbah yang perlu diperhatikan.
Sampah elektronik pada umumnya membutuhkan penanganan yang tepat karena tidak seluruh komponennya dapat dibuang seperti sampah rumah tangga biasa. Baterai dan bagian elektronik tertentu memerlukan pengelolaan khusus agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
Selain perangkat utama, penggunaan vape juga berkaitan dengan kemasan cairan dan berbagai komponen pendukung. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah dari produk tersebut dapat menambah beban sampah.
Pertimbangan lingkungan inilah yang turut disebutkan dalam penjelasan mengenai Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. MUI menempatkan kelestarian lingkungan sebagai salah satu aspek yang perlu dijaga dalam kehidupan masyarakat.
Kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan tempat tinggal atau ruang publik. Penggunaan produk sehari-hari dan cara masyarakat mengelola limbah juga memiliki hubungan dengan kondisi lingkungan.
Dengan memasukkan aspek lingkungan dalam pertimbangan fatwa, MUI mengingatkan bahwa dampak suatu produk perlu dilihat secara lebih luas. Bukan hanya bagaimana produk tersebut digunakan, tetapi juga apa yang terjadi setelah perangkat tidak lagi dipakai.
Fatwa MUI Diharapkan Menjadi Pedoman bagi Masyarakat
Penetapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya umat Islam, dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik.
Keputusan tersebut memuat ketentuan yang mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Dengan adanya penjelasan mengenai masing-masing poin, masyarakat diharapkan dapat memahami alasan dan ruang lingkup hukum yang ditetapkan.
Bagi pengguna, fatwa ini menjadi pengingat untuk memperhatikan risiko kesehatan dan dampak penggunaan rokok elektrik. Sementara itu, bagi pelaku usaha, keputusan tersebut memberikan penegasan mengenai hukum produksi serta jual beli vape menurut ketentuan MUI.
Penyampaian informasi secara luas juga diperlukan agar isi fatwa tidak dipahami secara keliru. Masyarakat perlu mengetahui bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, mulai dari kandungan nikotin hingga potensi penyalahgunaan perangkat untuk konsumsi zat terlarang.
Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman terhadap ketentuan agama perlu disertai pengetahuan mengenai dampak suatu kebiasaan. Dengan begitu, masyarakat dapat mempertimbangkan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang lebih lengkap.
MUI berharap fatwa ini dapat mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan jasmani, melindungi kelestarian lingkungan, serta menjauhkan diri dari ancaman narkoba dan zat adiktif lainnya.
MUI Tegaskan Larangan Vape Tidak Hanya untuk Pengguna
Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menegaskan bahwa persoalan rokok elektrik tidak hanya berkaitan dengan orang yang menggunakannya. Aktivitas produksi dan perdagangan juga masuk dalam ketentuan hukum yang ditetapkan.
Penegasan tersebut menjadi salah satu bagian penting dari keputusan Komisi Fatwa MUI. Sebab, larangan yang disampaikan tidak berhenti pada kebiasaan menghirup uap dari perangkat elektronik, tetapi juga mencakup rangkaian kegiatan yang membuat produk tersebut tersedia di masyarakat.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh berharap keputusan tersebut dapat dipahami dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha.
Dengan memperhatikan aspek kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika, MUI berharap masyarakat dapat mengambil langkah yang lebih bijak dalam menyikapi rokok elektrik.
Penetapan fatwa yang ditandatangani pada 6 November 2026 itu menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengetahui pandangan Komisi Fatwa MUI mengenai hukum penggunaan vape. Ketiga ketentuan utama di dalamnya menegaskan bahwa penggunaan rokok elektrik, penyalahgunaan perangkat untuk konsumsi zat terlarang, serta kegiatan produksi dan perdagangan vape dinyatakan haram.
Keputusan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa perkembangan produk dan tren di masyarakat perlu diikuti dengan pemahaman mengenai dampak serta ketentuan yang berlaku dalam ajaran agama. Masyarakat diharapkan tidak hanya melihat vape dari sisi popularitas dan kemudahan penggunaannya, tetapi juga mempertimbangkan risiko kesehatan, lingkungan, dan kemungkinan penyalahgunaannya.
Dengan demikian, pesan utama dari Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 adalah perlunya menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan kesehatan, melindungi lingkungan, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan zat adiktif. MUI berharap ketentuan tersebut dapat menjadi perhatian bersama, baik bagi pengguna maupun pihak yang selama ini terlibat dalam bisnis rokok elektrik.
Sumber : www.mui.or.id
