CIREBON, PILARadio – Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah.
Komisi II DPRD Kota Cirebon menegaskan bahwa kondisi seluruh BUMD saat ini memerlukan pembenahan serius. Pasalnya, hingga kini kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim, sedangkan sejumlah perusahaan daerah justru masih bergantung pada dukungan pemerintah.
Komisi II DPRD Kota Cirebon menyebut, di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari Rp200 miliar, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD.
Komisi II menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekadar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak memiliki kontribusi yang jelas.
Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah.
Bahkan, kondisi BUMD yang tidak sehat menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena perusahaan daerah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.
Komisi II menyoroti sejumlah BUMD yang dinilai tidak sehat, di antaranya PD Pembangunan dan perusahaan farmasi daerah.
“Jadi memang kalau tidak dapat dipertahankan setidaknya di merger atau ekstremnya di bubarkan kita ingin BUMD yang sehat jangan membebani APBD dan kondisi kita lagi seperti ini” Ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Noupel.
Sementara itu, dalam waktu dekat, Komisi II berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun, langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru.
Di lain sisi, Komisi II juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit diajak berkoordinasi, meski pembahasan tersebut dilakukan untuk kepentingan perbaikan. Kondisi tersebut membuat keseriusan BUMD dalam melakukan pembenahan turut diragukan oleh dewan.
Komisi II DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru di sejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan daerah. Dengan demikian, BUMD diharapkan tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
