Kuwu Mertapada Wetan Dituntut Mundur Imbas Dugaan Penyelewengan PADes, Masyarakat Desak BPD Bertindak dan Evaluasi Total, Tuntutan Warga Menunggu Jawaban

Kuwu Mertapada Wetan Dituntut Mundur Imbas Dugaan Penyelewengan PADes, Masyarakat Desak BPD Bertindak dan Evaluasi Total

CIREBON, PILARadio – Tekanan terhadap Kuwu Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kian menguat. Warga mendesak pertanggungjawaban atas pengelolaan temuan pendapatan asli desa (PADes) tahun 2024 dan 2025. Delapan tuntutan pun dilayangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mulai dari transparansi keuangan desa hingga evaluasi kepemimpinan kuwu dan kinerja BPD.

Ketidakpuasan warga terhadap tata kelola pemerintahan Desa Mertapada Wetan kian memuncak.

Bukan hanya menuntut transparansi anggaran, warga kini mendesak pertanggungjawaban atas berbagai persoalan yang dinilai belum tuntas. Delapan tuntutan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di antaranya, membuka laporan pertanggungjawaban LKPJ 2025, rekening koran, berita acara musyawarah desa, serta salinan APBDes yang telah ditandatangani.

Ketua BPD Mertapada Wetan, Suratno, menyatakan bahwa tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui musyawarah. Suratno mengakui bahwa pemerintah desa harus membuka informasi terkait kekayaan desa, rencana penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga mencecar BPD sebagai lembaga desa yang dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan, warga menuntut seluruh anggota BPD untuk membubarkan diri dan mengundurkan diri karena dinilai tidak menjalankan tugas serta fungsinya sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi kuwu dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Jadi memang sudah 3 tahun permasalahan ini tidak selasai dan wajar jika masyarakat geram kalaupun disuruh mundur harusnya bisa karena memang tidak memberikan kinerja yang baik untuk masyarakat cuma kuwu ini kan tidak sendiri ada perangkat-perangkat desa lainnya dan ini jadi evaluasi kita.” Ujar Ketua BPD Mertapada Wetan, Suratno.

Desakan warga tidak berhenti pada tuntutan transparansi administrasi. Persoalan temuan pendapatan asli desa (PADes) menjadi salah satu pemicu utama ketidakpuasan masyarakat terhadap Kuwu Mertapada Wetan.

Aji Saputra, tokoh pemuda setempat, menyebut terdapat temuan sebesar Rp114 juta pada 2024 dan Rp230 juta pada 2025. Menurut Aji, dana PADes seharusnya masuk ke rekening desa dan menjadi hak masyarakat. Namun, hingga kini belum ada pertanggungjawaban dari kuwu terkait pengelolaan anggaran tersebut.

“Yang paling mencolok itu terdapat temuan sebesar Rp114 juta pada 2024 dan Rp230 juta pada 2025. seharusnya masuk ke rekening desa dan menjadi hak masyarakat. Namun, hingga kini belum ada pertanggungjawaban dari kuwu terkait pengelolaan anggaran tersebut” Ujar Tokoh Pemuda, Aji Saputra.

Warga juga menagih komitmen yang pernah disampaikan dalam musyawarah desa pada 23 Oktober lalu. Komitmen tersebut memuat konsekuensi pengunduran diri kuwu apabila kembali ditemukan persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran di Desa Mertapada Wetan.

Meski komitmen tersebut tidak tertuang secara tertulis, warga menuntut BPD membuka berita acara musyawarah agar ada kejelasan mengenai kesepakatan yang telah disetujui bersama.

“Dalam musyawarah desa 23 Oktober lalu, kuwu berkomitmen mengundurkan diri jika kembali ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran. Meski tidak tertulis, warga mendesak BPD membuka berita acara musyawarah untuk memastikan kejelasan kesepakatan tersebut.” Ujar Tokoh Masyarakat, Amak M. Zaenudin.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, emosi masyarakat memuncak. Tidak hanya kuwu yang menjadi sasaran gugatan, kinerja BPD juga mendapat sorotan dan menjadi sasaran ketidakpuasan warga. Masyarakat mendesak agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja lembaga tersebut.

BPD Mertapada Wetan juga berjanji akan membawa seluruh persoalan ke dalam musyawarah, termasuk menindaklanjuti desakan pengunduran diri kuwu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat menegaskan bahwa pengawalan akan terus dilakukan hingga ada jawaban dan langkah nyata dari BPD maupun pemerintah desa.

Desakan pengunduran diri kuwu kini menjadi ujian serius bagi penyelenggara pemerintahan Desa Mertapada Wetan, di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dinilai masih menyisakan sejumlah kejanggalan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
Your Favorite Channel
--:--
STREAM
Scroll to Top