PILARadio.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan kebijakan baru terkait perlindungan anak di ruang digital. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas.
Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 28 Maret 2026, dengan fokus utama pada pembatasan akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital yang dinilai berisiko tinggi. Dalam tahap awal implementasi, terdapat delapan aplikasi populer yang diwajibkan melakukan pemblokiran atau penonaktifan akun anak.
Delapan aplikasi yang masuk dalam daftar tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (sebelumnya Twitter), Bigo Live, dan Roblox. Platform-platform ini dinilai memiliki potensi risiko tinggi bagi anak-anak jika digunakan tanpa pengawasan yang memadai.
Langkah tegas pemerintah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman di ruang digital yang dihadapi anak-anak Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif internet.
Menurut Meutya, anak-anak saat ini tidak hanya menghadapi risiko konten yang tidak sesuai usia, tetapi juga berbagai ancaman lain seperti perundungan siber, penipuan online, hingga kecanduan penggunaan platform digital. Kondisi ini dinilai sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.
Ia menyebut bahwa pemerintah tidak bisa tinggal diam melihat situasi tersebut. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka.
“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan kekuatan algoritma yang begitu besar,” ujar Meutya dalam keterangan resminya.
Penerapan kebijakan ini juga menandai langkah progresif Indonesia di tingkat global. Pemerintah mengklaim bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama di luar kawasan Barat yang berani menerapkan pembatasan akses digital berbasis usia secara tegas.
Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini tidak akan berjalan mulus tanpa tantangan. Pada masa awal penerapan, potensi penolakan dari anak-anak maupun kebingungan dari orang tua diperkirakan akan muncul.
Anak-anak yang selama ini terbiasa mengakses media sosial kemungkinan akan merasa kehilangan ketika akun mereka diblokir. Sementara itu, orang tua juga harus menghadapi perubahan pola interaksi dengan anak dalam penggunaan teknologi.
Namun, pemerintah menilai langkah ini sebagai keputusan yang harus diambil di tengah kondisi yang disebut sebagai “darurat digital”. Menurut Meutya, perlindungan terhadap anak tidak bisa ditunda lagi mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan teknologi digunakan secara sehat dan tidak merusak masa tumbuh kembang anak. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan ramah bagi generasi muda.
“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan justru mengorbankan masa kecil mereka,” tegasnya.
Dalam implementasinya, aturan ini juga menjadi pedoman teknis bagi perusahaan platform digital untuk menjalankan kewajiban perlindungan anak. Setiap platform diwajibkan menyesuaikan sistem mereka agar mampu mengidentifikasi dan membatasi akun pengguna yang masih berusia di bawah 16 tahun.
Tahapan awal yang dimulai pada 28 Maret 2026 akan difokuskan pada penonaktifan akun anak di platform berisiko tinggi. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
Selain itu, kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Orang tua juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi serta pengawasan terhadap aktivitas digital anak.
Para ahli menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan semakin mudahnya akses internet, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai dampak negatif.
Tanpa pengawasan yang memadai, anak dapat terpapar konten yang tidak sesuai usia, mengalami tekanan sosial di dunia maya, hingga terjerumus dalam kecanduan yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik.
Oleh karena itu, pembatasan akses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan risiko, kebijakan ini setidaknya dapat mengurangi paparan terhadap konten berbahaya.
Ke depan, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk memperluas cakupan kebijakan ini ke platform lain yang dinilai memiliki risiko serupa. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perilaku pengguna.
Dengan diberlakukannya PP Tunas dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan ruang digital. Fokus tidak lagi hanya pada pertumbuhan teknologi, tetapi juga pada perlindungan pengguna, khususnya anak-anak.
Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab di masa depan.
Sumber : www.kompas.com
