PILARadio.com – Pemerintah Irlandia menghadapi surplus anggaran yang luar biasa besar, mencapai hampir 8 miliar dolar AS pada 2024, yang lima kali lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Angka ini muncul di tengah banyaknya negara Eropa lain, seperti Inggris dan Prancis, yang harus berjuang dengan kenaikan pajak yang ekstrem dan kesulitan dalam menyeimbangkan anggaran. Sementara itu, Irlandia justru menolak keputusan Pengadilan Eropa yang memerintahkan Apple untuk membayar pajak terutang sebesar 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp 220 triliun, yang kemudian menambah kebingungan di kalangan otoritas negara lain. Keputusan ini mencerminkan kebijakan pajak yang lebih rendah di Irlandia, yang memang telah menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan multinasional, seperti Apple dan Google.
Perekonomian Irlandia sendiri tumbuh pesat dengan pendapatan nasional bruto diperkirakan akan meningkat sebesar 4,9 persen pada 2024, dan 2,7 persen pada 2025. Tingkat pengangguran hanya 4,3 persen dan inflasi pun berhasil ditekan di bawah 2 persen. Dengan surplus anggaran yang tercatat mencapai 7,5 persen dari pendapatan nasional pada tahun ini, kondisi fiskal Irlandia terlihat sangat solid. Surplus anggaran ini banyak didorong oleh kebijakan pajak yang kompetitif bagi perusahaan multinasional, yang telah membuat Irlandia menjadi pusat operasi bagi banyak perusahaan besar.
Namun, meskipun surplus anggaran ini terlihat seperti sebuah keberhasilan, negara ini kini dihadapkan pada dilema besar tentang bagaimana mengelola kelebihan dana tersebut tanpa memicu ketidakstabilan ekonomi. Ekonom David McWilliams menyarankan agar sebagian dari surplus tersebut dialokasikan untuk menangani masalah-masalah domestik yang krusial, seperti infrastruktur, perumahan, dan transportasi yang sedang mengalami krisis. Ia memperingatkan bahwa tambahan dana besar, seperti dari pembayaran pajak Apple, berpotensi mendorong inflasi yang lebih tinggi, mengingat ekonomi yang sudah tumbuh pesat. Salah satu masalah besar yang dihadapi Irlandia adalah melonjaknya harga properti, yang membuat harga sewa, terutama di Dublin, semakin tak terjangkau bagi banyak warga.
Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah Irlandia berencana untuk mengelola surplus tersebut dengan cara mendirikan dana kekayaan negara, mirip dengan model yang diterapkan oleh Norwegia untuk mengelola pendapatan dari minyak Laut Utara. Dua dana terpisah akan dibentuk dengan harapan nilai gabungannya akan mencapai 100 miliar euro pada tahun 2040. Ini menjadi salah satu cara bagi Irlandia untuk mengelola kekayaan yang lebih besar dan menghindari inflasi yang berlebihan. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat melalui kredit energi sebesar 250 euro per rumah tangga pada musim dingin ini, serta menaikkan tunjangan anak dan ambang batas pajak penghasilan.
Namun, kebijakan-kebijakan tersebut tetap memunculkan tantangan besar, karena pasar kerja Irlandia yang sudah ketat dan kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa yang masih berfokus pada penurunan suku bunga, berpotensi membuat inflasi semakin sulit dikendalikan. Dalam hal ini, pembuat kebijakan Irlandia akan menghadapi ujian besar untuk memastikan surplus anggaran ini dapat dimanfaatkan dengan bijak, tanpa merusak stabilitas ekonomi yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir.
