PILARadio.com – Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Penetapan ini mencerminkan kepercayaan kuat negara-negara Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa nominasi Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan disahkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang akan memimpin jalannya sidang dan seluruh proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Sebelumnya, Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa Indonesia mengusung kepemimpinan yang imparsial, objektif, dan transparan dalam pencalonan Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Indonesia juga mengangkat tema “A Presidency for All”, dengan prioritas memperkuat dialog dan konsensus, meningkatkan efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM, memperkuat kerja sama teknis, serta membawa perspektif negara berkembang dan kawasan Asia Pasifik.
Yvonne menjelaskan, sesuai mekanisme rotasi kawasan, Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 berasal dari kawasan Asia Pasifik, sehingga pemilihan dilakukan secara internal di Asia-Pacific Group (APG) dan hasilnya diajukan dalam Organizational Session Dewan HAM PBB. Saat ini, Indonesia juga tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026.
Dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berpihak pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 semakin memperkuat diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional. Kepemimpinan ini juga bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang menjadi momentum strategis untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan seluruh negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Indonesia berkomitmen menjalankan amanah sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.
Sumber : www.voi.id
