PILARadio.com – Pemerintah Italia tengah menyiapkan sejumlah aturan baru di sektor pendidikan yang berkaitan dengan integrasi siswa asing dan penggunaan penutup wajah di lingkungan sekolah. Rencana tersebut mencakup pembatasan jumlah siswa asing dalam satu kelas serta larangan penggunaan penutup wajah seperti niqab dan burqa di sekolah.
Rencana kebijakan tersebut disampaikan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dalam sebuah acara kepemudaan yang digelar oleh partainya, Brothers of Italy, pada Minggu, 20 September 2026. Meloni mengatakan pemerintah akan segera membawa kebijakan mengenai batas jumlah siswa asing dalam satu kelas ke rapat kabinet.
Pemerintah Italia juga tengah mempersiapkan aturan mengenai penggunaan penutup wajah di sekolah. Dalam pernyataannya, Meloni secara khusus menyebut niqab dan burqa sebagai jenis penutup wajah yang akan dilarang.
Kebijakan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku secara penuh. Meloni menyebut pemerintah akan mengajukannya melalui proses pemerintahan dan pembahasan lebih lanjut. Sementara itu, angka pasti mengenai jumlah maksimum siswa asing yang diperbolehkan berada dalam satu kelas juga belum diumumkan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah Italia yang menempatkan persoalan integrasi, bahasa, pendidikan, dan migrasi sebagai isu penting. Italia sendiri merupakan salah satu negara Eropa yang berada di jalur utama kedatangan migran melalui kawasan Mediterania.
Giorgia Meloni Ungkap Rencana Aturan Baru
Giorgia Meloni mengungkapkan rencana tersebut ketika berbicara dalam acara kepemudaan yang diselenggarakan oleh Brothers of Italy. Partai tersebut merupakan kekuatan politik utama yang dipimpinnya.
Dalam kesempatan itu, Meloni mengatakan pemerintah akan segera mengajukan kebijakan untuk menetapkan secara hukum jumlah maksimum siswa asing dalam satu kelas.
Menurut Meloni, persoalan utama yang ingin diatasi pemerintah berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami bahasa Italia serta proses integrasi mereka di sekolah.
Ia memberikan gambaran mengenai kondisi ketika hanya terdapat satu siswa dalam sebuah kelas yang belum memahami bahasa Italia. Menurutnya, situasi seperti itu masih memungkinkan siswa tersebut untuk mempelajari bahasa dengan bantuan guru dan teman-teman sekelasnya.
Namun, Meloni menilai situasinya berbeda apabila jumlah siswa yang tidak memahami bahasa Italia menjadi semakin banyak.
Menurutnya, jika siswa yang menghadapi persoalan bahasa sudah mencapai jumlah besar atau bahkan menjadi mayoritas dalam sebuah kelas, kondisi tersebut tidak lagi bisa dianggap sebagai proses integrasi yang efektif.
Meloni menyebut kondisi semacam itu sebagai bentuk pengabaian terhadap proses integrasi.
Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Italia untuk menyiapkan batas jumlah siswa asing dalam setiap kelas. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan angka pasti mengenai batas tersebut.
Belum Ada Angka Pasti Siswa Asing per Kelas
Salah satu hal yang paling banyak menjadi perhatian dari rencana pemerintah Italia adalah pembatasan jumlah siswa asing dalam satu kelas.
Hingga pernyataan Meloni disampaikan, belum ada angka resmi yang menjelaskan berapa siswa dengan kewarganegaraan asing yang nantinya dapat ditempatkan dalam satu kelas.
Artinya, rencana tersebut masih berada dalam tahap penyusunan kebijakan.
Pemerintah perlu menentukan mekanisme penerapannya, termasuk bagaimana definisi siswa asing digunakan dalam aturan tersebut. Hal ini menjadi penting karena tidak semua siswa dengan kewarganegaraan non-Italia merupakan pendatang baru yang tidak memahami bahasa Italia.
Data pendidikan Italia menunjukkan bahwa siswa dengan kewarganegaraan non-Italia merupakan bagian yang cukup besar dari sistem pendidikan nasional.
Menurut Fondazione ISMU, lembaga penelitian yang fokus pada persoalan migrasi, jumlah siswa dengan kewarganegaraan non-Italia diperkirakan mencapai lebih dari 930 ribu orang pada tahun ajaran 2023/2024. Angka tersebut setara dengan sekitar 11,6 persen dari seluruh siswa mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.
Dengan angka tersebut, sekitar 11 hingga 12 dari setiap 100 siswa di sekolah Italia memiliki kewarganegaraan non-Italia.
Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan siswa dengan latar belakang migrasi bukan fenomena kecil dalam sistem pendidikan Italia.
Lebih dari 930 Ribu Siswa Berkewarganegaraan Non-Italia
Laporan terbaru Fondazione ISMU memperlihatkan perubahan yang cukup besar dalam komposisi siswa di Italia dalam dua dekade terakhir.
Pada tahun ajaran 2003/2004, siswa dengan kewarganegaraan non-Italia hanya mencakup sekitar 3,5 persen dari seluruh populasi siswa.
Angka tersebut kemudian meningkat secara bertahap.
Untuk tahun ajaran 2023/2024, ISMU memperkirakan terdapat sekitar 930 ribu siswa dengan kewarganegaraan non-Italia. Proporsinya mencapai 11,6 persen dari total siswa di sekolah Italia.
Pertumbuhan tersebut membuat isu integrasi di sekolah menjadi semakin penting dalam pembahasan kebijakan publik Italia.
Namun, data tersebut juga perlu dibaca secara hati-hati. Siswa dengan kewarganegaraan non-Italia tidak semuanya merupakan anak yang baru datang ke Italia.
Sebagian di antara mereka lahir di Italia. Sebagian lainnya telah tinggal di negara tersebut sejak usia sangat muda dan menjalani pendidikan dalam sistem sekolah Italia.
Dalam laporan ISMU, kelompok siswa dengan latar belakang migrasi mencakup mereka yang lahir di luar negeri maupun mereka yang lahir di Italia tetapi belum memiliki kewarganegaraan Italia.
Karena itu, istilah siswa asing atau siswa dengan kewarganegaraan non-Italia tidak selalu identik dengan siswa yang tidak mampu menggunakan bahasa Italia.
Fakta tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam memahami rencana pembatasan siswa asing per kelas.
Pemerintah Italia Soroti Kemampuan Bahasa
Persoalan bahasa menjadi salah satu alasan utama yang dikemukakan Meloni dalam menjelaskan rencana tersebut.
Menurut pemerintah, sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi ruang utama bagi anak-anak untuk belajar bahasa dan berinteraksi dengan lingkungan sosial.
Ketika seorang siswa belum menguasai bahasa Italia, proses belajar tentu dapat menghadapi tantangan. Siswa mungkin membutuhkan dukungan tambahan agar mampu memahami materi pelajaran dan berkomunikasi dengan guru maupun teman.
Meloni mengatakan bahwa jika jumlah siswa yang mengalami kendala bahasa masih sedikit, proses integrasi dapat berlangsung melalui interaksi dengan guru dan siswa lainnya.
Namun, pemerintah menilai kondisi tersebut dapat menjadi lebih rumit apabila jumlah siswa yang tidak memahami bahasa Italia dalam sebuah kelas terlalu banyak.
Karena alasan itulah, pemerintah Italia ingin menetapkan batas jumlah siswa asing dalam kelas.
Kebijakan tersebut juga disebut akan disertai dengan kewajiban bagi orang tua siswa asing yang menghadapi kesulitan serius dalam berintegrasi dengan sistem pendidikan untuk mempelajari bahasa Italia.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menempatkan tanggung jawab integrasi kepada siswa, tetapi juga ingin melibatkan orang tua.
Orang Tua Siswa Asing Akan Didorong Belajar Bahasa Italia
Rencana aturan Italia juga menyentuh peran orang tua.
Meloni mengatakan orang tua siswa asing yang menghadapi kesulitan serius dalam berintegrasi dengan sistem pendidikan akan diwajibkan untuk belajar bahasa Italia.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat kemampuan bahasa sebagai bagian penting dari proses integrasi keluarga.
Dalam sistem pendidikan, komunikasi antara sekolah dan orang tua memiliki peran penting. Orang tua perlu memahami informasi dari sekolah, berkomunikasi dengan guru, mengetahui perkembangan akademik anak, serta mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan.
Jika terdapat hambatan bahasa, komunikasi tersebut dapat menjadi lebih sulit.
Karena itu, pemerintah Italia mengaitkan kemampuan bahasa orang tua dengan proses integrasi anak di sekolah.
Meski demikian, bagaimana bentuk kewajiban tersebut, siapa yang akan dikenai aturan secara spesifik, serta mekanisme penerapannya masih perlu dijelaskan lebih lanjut melalui aturan resmi.
Pada tahap ini, yang telah disampaikan pemerintah adalah rencana kebijakan dan arah pengaturannya.
Italia Siapkan Larangan Niqab dan Burqa di Sekolah
Selain pembatasan siswa asing, pemerintah Italia juga menyiapkan larangan penggunaan penutup wajah di lingkungan sekolah.
Meloni secara khusus menyebut niqab dan burqa.
Niqab merupakan penutup yang menutupi sebagian besar wajah dan menyisakan area mata, sedangkan burqa merupakan pakaian yang menutupi tubuh dan wajah dengan sangat luas.
Dalam pernyataannya, Meloni mengatakan siswa harus datang ke sekolah dengan wajah terbuka.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang menggunakan alasan tradisi untuk memutuskan bahwa seorang perempuan muda harus menutupi wajahnya di lingkungan pendidikan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian paling menonjol dari rencana aturan baru Italia.
Namun, penting untuk membedakan antara penutup wajah yang disebut dalam pernyataan Meloni dan seluruh jenis pakaian keagamaan.
Dalam laporan Reuters, Meloni menyebut secara spesifik burqa dan niqab. Pernyataannya tidak secara khusus menyebut hijab sebagai bagian dari larangan tersebut.
Karena itu, penggunaan istilah “cadar” dalam pemberitaan Indonesia sebaiknya dijelaskan dengan tepat agar tidak menimbulkan anggapan bahwa seluruh jenis penutup kepala otomatis termasuk dalam rencana larangan tersebut.
Alasan Pemerintah Italia
Meloni mengaitkan aturan mengenai penutup wajah dengan prinsip keterbukaan dan kebebasan individu.
Dalam pandangan yang disampaikannya, lingkungan sekolah harus menjadi tempat siswa dapat berinteraksi secara terbuka.
Pemerintah juga menghubungkan kebijakan tersebut dengan persoalan integrasi budaya dan pendidikan.
Italia merupakan salah satu negara Eropa yang selama bertahun-tahun menghadapi isu migrasi. Letaknya di kawasan Mediterania membuat negara tersebut menjadi salah satu titik masuk penting bagi migran yang menuju Eropa.
Persoalan migrasi kemudian berkembang menjadi isu politik yang sangat sensitif.
Perdebatan mengenai kedatangan migran, integrasi, kewarganegaraan, budaya, serta kebijakan perbatasan menjadi bagian dari diskusi politik Italia.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan siswa asing juga tidak dapat dipisahkan dari perdebatan yang lebih luas mengenai integrasi migran.
Sekolah Menjadi Ruang Penting untuk Integrasi
Sekolah memiliki posisi penting dalam proses integrasi karena menjadi tempat anak-anak dari berbagai latar belakang bertemu dan belajar bersama.
Di ruang kelas, siswa belajar bahasa, mengikuti kurikulum yang sama, mengenal lingkungan sosial, serta berinteraksi dengan teman dari latar belakang berbeda.
Karena itu, persoalan integrasi siswa dengan latar belakang migrasi sering kali dikaitkan dengan kemampuan sistem pendidikan untuk memberikan dukungan yang sesuai.
Fondazione ISMU dalam laporan migrasinya juga menggambarkan sistem pendidikan Italia sebagai ruang penting bagi pertemuan lintas budaya. Laporan tersebut menyebut bahwa siswa dengan latar belakang migrasi menjadi bagian dari keragaman yang semakin terlihat dalam sistem pendidikan Italia.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah siswa dengan kewarganegaraan non-Italia memang meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan dua dekade lalu.
Namun, peningkatan tersebut tidak berarti seluruh siswa memiliki persoalan yang sama.
Ada siswa yang lahir di Italia, ada yang datang ketika masih kecil, dan ada pula yang baru masuk ke sistem pendidikan Italia setelah bermigrasi.
Perbedaan latar belakang tersebut menjadi salah satu tantangan ketika pemerintah ingin membuat aturan yang berlaku secara umum.
Data Siswa Non-Italia di Italia
Data Fondazione ISMU memberikan gambaran lebih lengkap mengenai keberadaan siswa dengan kewarganegaraan non-Italia.
Pada tahun ajaran 2023/2024, ISMU memperkirakan sekitar 930 ribu siswa dengan kewarganegaraan non-Italia bersekolah di Italia.
Persentasenya mencapai 11,6 persen dari total siswa. Angka tersebut meningkat cukup jauh dibandingkan awal periode pencatatan, ketika proporsinya masih sekitar 3,5 persen.
Sebelumnya, berdasarkan data tahun ajaran 2022/2023, jumlah siswa dengan kewarganegaraan non-Italia tercatat sekitar 914.860 orang atau 11,2 persen dari total 8.158.138 siswa.
Artinya, keberadaan siswa dengan kewarganegaraan non-Italia sudah menjadi bagian yang cukup besar dalam sistem pendidikan Italia.
ISMU juga mencatat bahwa siswa tersebut berasal dari berbagai negara.
Pada data 2022/2023, sekitar 44 persen siswa dengan kewarganegaraan non-Italia memiliki asal kewarganegaraan dari Eropa. Lebih dari seperempat berasal dari Afrika, sekitar 20 persen dari Asia, dan hampir 8 persen berasal dari Amerika Latin.
Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok siswa yang disebut sebagai siswa non-Italia sangat beragam.
Dengan kata lain, persoalan integrasi siswa asing di Italia tidak hanya berkaitan dengan satu kelompok negara atau satu latar belakang budaya.
Tidak Semua Siswa Non-Italia Merupakan Pendatang Baru
Salah satu hal yang penting dalam memahami data tersebut adalah status kewarganegaraan tidak selalu menggambarkan tempat seseorang dilahirkan.
Sebagian siswa dengan kewarganegaraan non-Italia lahir di Italia.
Dalam laporan ISMU, data siswa dengan kewarganegaraan non-Italia mencakup mereka yang lahir di luar negeri maupun mereka yang lahir di Italia.
Kondisi ini membuat pembahasan mengenai batas siswa asing per kelas menjadi lebih kompleks.
Seorang anak dapat memiliki kewarganegaraan non-Italia tetapi telah tumbuh di lingkungan Italia sejak lahir. Anak tersebut mungkin sudah menggunakan bahasa Italia dalam kehidupan sehari-hari dan mengikuti sistem pendidikan Italia sejak pendidikan awal.
Di sisi lain, terdapat pula siswa yang baru datang ke Italia dan membutuhkan dukungan bahasa lebih besar.
Karena itu, penerapan kebijakan nantinya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mendefinisikan kategori siswa yang masuk dalam pembatasan.
Migrasi dan Pendidikan Menjadi Isu Politik Italia
Rencana kebijakan tersebut juga muncul dalam konteks politik Italia yang menjadikan isu migrasi sebagai salah satu perhatian utama.
Giorgia Meloni memimpin pemerintahan dengan Brothers of Italy sebagai kekuatan politik utamanya. Dalam acara kepemudaan partai, Meloni kembali menekankan sejumlah gagasan yang menjadi bagian dari agenda politiknya, termasuk integrasi dan identitas nasional.
Migrasi selama ini menjadi salah satu topik yang kerap memunculkan perdebatan di Italia.
Posisi Italia sebagai negara yang berada di jalur Mediterania tengah membuat isu kedatangan migran memiliki dimensi sosial, ekonomi, keamanan, dan politik.
Pemerintah harus berhadapan dengan persoalan penerimaan migran, pengelolaan perbatasan, pendidikan anak-anak migran, kesempatan kerja, serta proses integrasi.
Sekolah kemudian menjadi salah satu sektor yang langsung berhadapan dengan dampak perubahan demografi tersebut.
Perdebatan Mengenai Integrasi
Konsep integrasi sendiri memiliki banyak aspek.
Bagi pemerintah Italia, kemampuan bahasa menjadi salah satu bagian penting. Anak yang mampu menggunakan bahasa Italia akan lebih mudah mengikuti pelajaran, berkomunikasi dengan guru, dan berinteraksi dengan siswa lainnya.
Namun, integrasi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan, dan hubungan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal.
Karena itu, rencana pembatasan siswa asing per kelas tidak hanya menyangkut angka jumlah siswa dalam ruang kelas.
Aturan tersebut juga berpotensi menentukan bagaimana sekolah mengatur komposisi siswanya dan bagaimana dukungan bahasa diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.
Sementara kewajiban belajar bahasa bagi orang tua akan membawa persoalan lain mengenai mekanisme pelaksanaan, akses terhadap kursus bahasa, serta pengawasan terhadap kepatuhan.
Semua aspek tersebut masih menunggu rincian dalam aturan yang akan diajukan pemerintah.
Rencana Masih Menunggu Proses Pemerintahan
Pernyataan Meloni mengenai aturan siswa asing dan larangan penutup wajah merupakan pengumuman mengenai rencana kebijakan.
Artinya, masyarakat masih perlu menunggu proses berikutnya untuk mengetahui bentuk final aturan tersebut.
Pemerintah Italia akan menentukan detail kebijakan, termasuk batas jumlah siswa asing dalam kelas dan mekanisme penerapan larangan penutup wajah.
Angka maksimum siswa asing per kelas juga belum diumumkan.
Hal tersebut penting karena pemberitaan mengenai kebijakan ini tidak seharusnya menyebut angka tertentu sebelum pemerintah secara resmi menetapkannya.
Dengan demikian, untuk saat ini, informasi yang sudah dapat dipastikan adalah pemerintah Italia sedang menyiapkan aturan untuk membatasi jumlah siswa asing per kelas serta melarang penutup wajah seperti niqab dan burqa di sekolah.
Dampaknya bagi Sekolah Italia
Jika kebijakan tersebut nantinya disahkan, sekolah akan menjadi salah satu pihak yang harus melakukan penyesuaian.
Pembatasan jumlah siswa asing per kelas dapat memengaruhi sistem penerimaan siswa dan pembagian kelas.
Sekolah mungkin harus mempertimbangkan komposisi siswa ketika menyusun kelas baru. Pemerintah juga perlu menentukan bagaimana sekolah dengan jumlah siswa non-Italia yang tinggi akan menangani aturan tersebut.
Data ISMU menunjukkan bahwa distribusi siswa dengan kewarganegaraan non-Italia tidak merata di seluruh wilayah Italia.
Lombardy menjadi salah satu wilayah dengan jumlah siswa non-Italia terbesar, disusul Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, dan Piedmont. Di Emilia-Romagna, proporsi siswa dengan kewarganegaraan non-Italia mencapai 18,4 persen dari populasi sekolah, sementara Lombardy mencapai 17,1 persen berdasarkan data 2022/2023.
Perbedaan antarwilayah tersebut dapat menjadi pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan.
Sekolah di daerah dengan konsentrasi siswa non-Italia lebih tinggi mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan sekolah di wilayah dengan proporsi lebih rendah.
Pemerintah Perlu Menentukan Detail Pelaksanaan
Selain menetapkan batas jumlah siswa, pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana aturan tersebut diterapkan terhadap siswa yang lahir di Italia tetapi memiliki kewarganegaraan asing.
Hal ini menjadi penting karena data ISMU menunjukkan bahwa kelompok siswa dengan kewarganegaraan non-Italia tidak seluruhnya merupakan pendatang baru.
Demikian pula dengan aturan mengenai orang tua.
Jika orang tua diwajibkan belajar bahasa Italia ketika anak mengalami kesulitan integrasi, pemerintah perlu menentukan bentuk pembelajaran, standar kemampuan bahasa, serta konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Rincian tersebut belum disampaikan secara lengkap dalam pernyataan awal Meloni.
Karena itu, perkembangan berikutnya akan menjadi penting untuk melihat bentuk akhir kebijakan yang diajukan pemerintah.
Menunggu Kebijakan Resmi Pemerintah Italia
Rencana Italia untuk melarang niqab dan burqa di sekolah serta membatasi jumlah siswa asing dalam satu kelas menjadi perhatian karena menyentuh dua isu yang cukup sensitif, yakni pendidikan dan migrasi.
Pemerintah Meloni menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi.
Di sisi lain, komposisi siswa Italia telah berubah dalam dua dekade terakhir. Data Fondazione ISMU menunjukkan siswa dengan kewarganegaraan non-Italia kini mencapai sekitar 11,6 persen dari total populasi siswa, dengan jumlah lebih dari 930 ribu orang pada tahun ajaran 2023/2024.
Angka tersebut menunjukkan besarnya peran sekolah dalam proses integrasi masyarakat dengan latar belakang migrasi.
Untuk sementara, belum ada angka resmi mengenai batas maksimal siswa asing dalam satu kelas. Pemerintah juga masih perlu menyelesaikan proses penyusunan aturan mengenai larangan penutup wajah di sekolah.
Dengan demikian, kebijakan yang diumumkan Meloni masih perlu ditunggu bentuk finalnya.
Jika aturan tersebut benar-benar diajukan dan disahkan, sekolah di Italia akan menghadapi sejumlah perubahan dalam pengelolaan kelas, pembelajaran bahasa, serta penerapan aturan mengenai pakaian dan penutup wajah.
Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana rencana tersebut diterapkan di lapangan dan sejauh mana kebijakan baru itu mengubah sistem pendidikan Italia.
Untuk saat ini, satu hal yang jelas adalah pemerintah Italia tengah menempatkan integrasi siswa, kemampuan bahasa Italia, komposisi kelas, dan aturan mengenai penutup wajah sebagai bagian dari agenda baru di sektor pendidikan.
Rencana tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana persoalan migrasi dan pendidikan semakin saling berkaitan dalam perdebatan kebijakan di Italia.
Sumber : www.cnnindonesia.com
