CIREBON, PILARadio – Pemilik BT Batik Trusmi, Sally Giovanny, menyampaikan kekecewaannya terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) III Cirebon setelah kerja sama naming rights Stasiun Cirebon mendadak dibatalkan satu hari sebelum peluncuran, yakni pada Selasa (30/9/2025).
Seharusnya, acara peresmian “Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi” digelar pada Rabu (1/10/2025), bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Batik Nasional.
Persiapan untuk acara tersebut pun telah mencapai hampir 90 persen, mulai dari pemasangan spanduk, umbul-umbul, hingga pengiriman undangan kepada sejumlah pejabat pusat, termasuk rencana kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Hari ini saya sangat terkejut karena tiba-tiba mendapat kabar bahwa kerja sama naming rights dibatalkan sepihak oleh PT KAI secara tidak profesional,” ujar Sally pada Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan tawaran langsung dari PT KAI sejak lima bulan lalu. Kontrak telah ditandatangani sebulan sebelumnya, dengan masa kerja sama selama tiga tahun.
Sally menegaskan bahwa penambahan nama tidak menghapus identitas lama Stasiun Cirebon, melainkan hanya menambahkan nama komersial menjadi “Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi”.
“Entah mengapa, menjelang hari-H kerja sama ini dibatalkan begitu saja. Keputusan ini jelas sangat mengecewakan, apalagi kami sudah berinvestasi belasan miliar rupiah untuk mendukung perekonomian Cirebon,” tambahnya.
Sally juga menyebutkan bahwa pembatalan tersebut diduga dipicu oleh intervensi dari tim ahli cagar budaya dan sebagian anggota DPRD. Meski demikian, ia tetap berharap ada solusi yang adil, termasuk kompensasi atas persiapan yang telah dilakukan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menjelaskan bahwa koordinasi memang perlu dilakukan lebih lanjut, mengingat Stasiun Cirebon merupakan bangunan cagar budaya.
“Naming rights bisa menjadi nilai tambah, namun tetap harus memperhatikan aturan, koordinasi, serta kajian terkait status cagar budaya,” ujarnya.
Hingga saat ini, keputusan akhir masih menunggu hasil rapat lanjutan antara PT KAI, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
