CIREBON, PILARadio – Penertiban ratusan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Kesambi, Kota Cirebon, menuai reaksi masyarakat. Warga berharap pemerintah bersikap adil serta menyiapkan solusi bagi pedagang yang kehilangan tempat usaha.
Penertiban bangunan dan lapak pedagang kaki lima di kawasan Kampung Melati, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, menuai tanggapan dari masyarakat yang terdampak penertiban.
Ketua RT 07 RW 04 Kampung Melati, Yuda Barata Wijaya, menyatakan warganya mendukung program pemerintah untuk menata kawasan jalan dan bantaran sungai agar lebih tertib. Namun, warga meminta penertiban dilakukan secara merata tanpa tebang pilih.
Menurut Yuda, warganya telah lebih dahulu membongkar lapak dan bangunan sesuai arahan pemerintah. Sementara itu, masih terdapat bangunan lain, terutama bangunan permanen, yang belum ditertibkan.
Selain meminta penegakan aturan dilakukan secara adil, warga juga berharap pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas serta bantuan atau kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pembongkaran.
Dalam penertiban bangunan liar di Jalan Kesambi tersebut, petugas membongkar dan merobohkan 317 objek sasaran. Masyarakat masih diberikan waktu untuk segera mengosongkan bangunan karena upaya penertiban akan tetap dilakukan guna menata wajah Kota Cirebon.
“Pemerintah harus tegas ada beberapa warung yang tidak dibongkar dan sudah saya sampaikan bongkar yang sudah ada bangunannya harapannya dengan adanya pembongkaran ini ada kompensasi juga” Ujar Ketua RT 07 RW 04 Kampung Melati, Yuda Barata Wijaya.
Sementara itu, keluhan serupa disampaikan Rani, seorang pedagang yang mengaku sudah berjualan di kawasan Kampung Melati Jabang Bayi, Kesambi, selama lebih dari 30 tahun.
Rani mengaku kebingungan mencari mata pencaharian apabila warung yang menjadi sumber penghasilannya dibongkar.
“Kita disini sudah hampir 30 tahun dan terjadi pembongkaran sedangkan kompensasi tidak ada kita minta adanya kejelasan terkait pembongkaran.” Ujar Seorang warga bernama Rani
Masyarakat berharap pemerintah dapat menyiapkan lokasi pengganti atau memberikan kompensasi agar para pedagang tetap dapat melanjutkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.
Pemerintah Kota Cirebon diharapkan mengedepankan pendekatan humanis dalam penataan kawasan sehingga tujuan menertibkan dan memperindah kota tetap tercapai tanpa mengabaikan nasib masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha yang kini ditertibkan.
