CIREBON, PILARadio – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melakukan rembuk warga bersama tokoh ulama, warga nelayan, hingga kepala desa di Pesantren Gedongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang. Menko PM berdialog membahas berbagai permasalahan dan mencari solusi atas sejumlah persoalan yang membelit nelayan dan warga tidak mampu. Pemerintah pun akan mencarikan solusi mulai dari penyelenggaraan program Paket C, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga persoalan utang yang menjerat nelayan kecil.
Didampingi sejumlah deputi dan direktur perbankan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melakukan rembuk warga di kompleks Pesantren Gedongan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Gus Imin berdialog langsung dengan tokoh ulama, warga, hingga kepala desa di pesisir Kabupaten Cirebon. Sejumlah warga pun mengutarakan langsung berbagai masalah kepada Gus Imin.
“Upaya kita memperdayakan para nelayan, petani jadi ekosistem masyarakat kita dan untuk BPJS yang tidak mampu kita bantu melalui bantuan iuran bantuan.” Ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar
Salah seorang nelayan mengaku miris melihat rekannya yang hidup serba kekurangan setelah tidak bisa bekerja akibat perahunya rusak. Terlebih, nelayan tersebut terjerat utang dari tengkulak saat membangun perahu untuk melaut. Selain itu, sejumlah keluhan lainnya juga diungkapkan, di antaranya anak-anak yang tidak bisa bekerja karena tidak memiliki ijazah, serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang sulit diakses oleh para nelayan.
Berbagai terobosan akan dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Masyarakat untuk menjawab persoalan yang dikeluhkan warga. Negara akan hadir dan menyelenggarakan ujian Paket C secara gratis, memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta membantu warga keluar dari kemiskinan. Sedangkan untuk persoalan utang nelayan, Menteri akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden agar segera dicarikan solusinya.
“Dan buat rekan-rekan nelayan ini bisa mendapat bantuan BPJS dengan bantuan mandiri iuran sekitar Rp. 16.800 satu bulan kemudian nelayan bisa membayar iuran dengan menggunakan tangkapan ikannya dan kita berharap program ini bisa menjadi mencegah kemiskinan-kemiskinan terbaru” Ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro
Kedepan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti keluhan warga tersebut. Sesuai dengan instruksi Presiden, berbagai persoalan ini akan segera dibahas dan dicarikan solusinya secepat mungkin.
