PILARadio.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti rumitnya proses birokrasi perizinan acara di Indonesia, termasuk konser musik. Ia menekankan bahwa Indonesia masih menggunakan sistem perizinan yang ruwet, sehingga perlu disederhanakan untuk memudahkan penyelenggara acara dalam mengurus birokrasi perizinan. Jokowi juga meminta agar penyelenggara acara tidak mengajukan perizinan secara dadakan.
“Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet,” kata Jokowi dalam acara peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Jokowi mengungkapkan alasan sejumlah musisi internasional, seperti Taylor Swift dan Coldplay, lebih memilih menggelar konser di Singapura dibandingkan Indonesia dalam kawasan Asia Tenggara. Menurut Jokowi, Singapura memiliki sistem perizinan acara yang lebih baik, sementara Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam proses perizinannya.
“Kenapa, sih, selalu yang menyelenggarakan adalah Singapura? Ya karena kecepatan melayani dalam mendatangkan artis-artis tadi. Dukungan pemerintah baik itu kemudahan, akses keamanan, dan lain-lainnya,” ungkapnya.
Taylor Swift hanya mengunjungi Singapura dalam rangkaian konser The Eras Tour dan tidak termasuk Indonesia. Ia menggelar konser selama enam hari di Singapura, yaitu pada 2-4 dan 7-9 Maret 2024. Jokowi meyakini bahwa lebih dari separuh penonton Taylor Swift di Singapura berasal dari Indonesia, mengingat data Spotify menunjukkan 2,2 juta penduduk Indonesia mendengarkan lagu-lagu pelantun “Blank Space” tersebut.
Hal serupa juga terjadi dengan konser Coldplay. Jokowi mengatakan bahwa Singapura mampu menyelenggarakan konser band asal Inggris tersebut selama enam hari, sementara Indonesia hanya mendapatkan satu hari. “Padahal yang saya dengar, kualitas suara sound system waktu Coldplay itu di GBK dengan yang di sana [Singapura] bagus yang di sini,” katanya. Chris Martin dan kawan-kawan menggelar konser di Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023.
Jokowi juga menyinggung bagaimana Indonesia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemasukan dari harga tiket, biaya tempat penginapan, kuliner, hingga transportasi akibat rumitnya proses perizinan acara. Oleh sebab itu, Jokowi berharap Indonesia dapat menyederhanakan perizinan acara di masa depan.
“Mengenai digitalisasi perizinan ini yang segera kita launching, harapan saya bukan sekadar web layanan, tapi benar-benar memberikan kemudahan pengurusan, kepastian jauh sebelumnya, memangkas birokrasi kita, dan menghasilkan biaya yang lebih murah serta lebih terbuka dan transparan,” ujar Jokowi.
Dengan adanya digitalisasi layanan perizinan, Jokowi berharap proses perizinan di Indonesia akan menjadi lebih efisien dan menarik lebih banyak artis internasional untuk menggelar konser di Indonesia. Ini tidak hanya akan menguntungkan dari segi hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dari berbagai sektor terkait.