PILARadio.com – Kabar mengenai pemotongan rambut belasan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Garut oleh seorang guru Bimbingan Konseling (BK) mendadak viral di media sosial dan memicu perdebatan luas di kalangan warganet. Peristiwa ini menjadi sorotan karena disebut-sebut berkaitan dengan penegakan aturan sekolah terkait kerapian dan kedisiplinan siswa, khususnya soal warna rambut yang diduga pirang.
Isu ini pertama kali mencuat setelah sebuah video beredar luas di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut terlihat sejumlah siswi menangis histeris setelah mengetahui rambut mereka dipotong. Momen tersebut kemudian memancing rasa penasaran publik karena awalnya tidak diketahui secara pasti penyebab kejadian yang membuat para pelajar perempuan itu menangis.
Pada bagian lain video yang beredar, tampak seikat rambut yang sudah dipotong. Narasi yang berkembang menyebut bahwa rambut para siswi tersebut dipangkas secara langsung oleh pihak sekolah. Video itu pun dengan cepat menyebar dan menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Setelah dilakukan penelusuran, peristiwa tersebut terjadi di SMKN 2 Garut yang berlokasi di Jalan Raya Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pihak sekolah membenarkan bahwa ada tindakan pemotongan rambut yang dilakukan oleh salah satu guru BK terhadap sejumlah siswi.
Menurut informasi yang dihimpun, terdapat sekitar 18 siswi yang mengalami pemotongan rambut dalam kejadian tersebut. Tindakan itu dilakukan di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung.
Kronologi Pemotongan Rambut Siswi SMK Garut
Kuasa hukum sejumlah siswi, Asep Muhidin, mengungkapkan bahwa pihaknya pertama kali menerima laporan dari para pelajar yang kemudian disampaikan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Nusantara (Stainus) Garut.
Dari keterangan yang diterima, kejadian bermula ketika para siswi baru saja selesai mengikuti pelajaran olahraga. Saat kembali ke kelas, seorang guru BK masuk ke ruangan dengan membawa gunting dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap para siswi.
Guru tersebut kemudian disebut melakukan tindakan pemotongan rambut terhadap siswi yang dinilai tidak sesuai aturan sekolah.
“Alasannya ada laporan masyarakat soal rambut. Tapi kami pertanyakan dasar laporannya. Kenapa tidak melibatkan orang tua? Itu lebih etis,” ujar Asep Muhidin saat dimintai keterangan, Jumat pagi.
Asep juga menambahkan bahwa tindakan tersebut dinilai berlebihan, terlebih sebagian siswi diketahui menggunakan hijab saat berada di lingkungan sekolah. Namun, menurut laporan yang diterimanya, terdapat dugaan bahwa sebagian siswi memiliki rambut yang diwarnai.
Peristiwa ini disebut terjadi pada Kamis, 30 April 2026, sebelum akhirnya viral di media sosial beberapa hari kemudian.
Penjelasan Pihak Sekolah SMKN 2 Garut
Kepala SMKN 2 Garut, Nur Al Purqon, membenarkan adanya kejadian pemotongan rambut tersebut. Ia menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh guru BK didasari oleh adanya laporan dari wali kelas dan masyarakat terkait aturan kerapian siswa.
“Akumulasi dari laporan wali kelas dan masyarakat, bahwa anak SMK katanya rambutnya berwarna bebas,” ujar Purqon.
Menurut pihak sekolah, aturan mengenai kerapian dan penampilan siswa memang telah ditetapkan sebagai bagian dari tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta didik. Namun, peristiwa tersebut kemudian menimbulkan respons beragam dari masyarakat setelah video kejadian tersebar luas.
Respons Kuasa Hukum Siswi
Asep Muhidin selaku kuasa hukum siswi menyampaikan bahwa tindakan pemotongan rambut tersebut menimbulkan trauma bagi sebagian pelajar. Ia menilai seharusnya pihak sekolah dapat melibatkan orang tua sebelum mengambil tindakan tegas seperti pemotongan rambut.
Menurutnya, komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi hal penting dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa, terutama yang berkaitan dengan penampilan fisik.
Ia juga mempertanyakan dasar laporan masyarakat yang menjadi alasan tindakan tersebut dilakukan secara langsung di sekolah.
Viral di Media Sosial dan Menuai Pro Kontra
Peristiwa pemotongan rambut siswi SMK Garut ini kemudian viral di media sosial dan memunculkan perdebatan di kalangan warganet. Banyak pengguna media sosial yang mengecam tindakan tersebut karena dinilai terlalu keras dan kurang mempertimbangkan aspek psikologis siswa.
Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mendukung tindakan guru BK tersebut. Kelompok ini menilai bahwa langkah yang dilakukan bertujuan untuk menegakkan disiplin di lingkungan sekolah, terutama terkait aturan kerapian dan penampilan siswa.
Salah satu komentar warganet menyebutkan bahwa aturan sekolah harus tetap ditegakkan, termasuk larangan mewarnai rambut bagi siswa.
“Sy mendukung langkah guru BK, bukan soal sudah pakai kerudung tapi rambut diwarnai itu jelas tidak pantas dilakukan oleh anak sekolah dan melanggar tata tertib sekolah,” tulis salah satu pengguna media sosial.
Sementara itu, warganet lain menilai bahwa tindakan pemotongan rambut seharusnya tidak dilakukan secara langsung tanpa adanya pendekatan yang lebih humanis.
“Sudah pakai kerudung, harusnya tidak ditindak seperti itu,” tulis komentar lainnya.
Permohonan Maaf Guru BK
Setelah kasus ini menjadi viral dan menuai perhatian luas, guru BK yang terlibat dalam pemotongan rambut tersebut akhirnya memberikan klarifikasi melalui sebuah video pernyataan.
Dalam video tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada para siswi, orang tua, serta masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan tindakan yang dilakukan.
“Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapian dan kedisiplinan peserta didik. Namun demikian, saya menyadari bahwa dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan permohonan maaf secara khusus kepada para siswa dan orang tua atas tindakan yang menimbulkan kegaduhan.
“Dengan kerendahan hati, saya meminta maaf khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang kurang nyaman dengan tindakan saya,” ungkapnya.
Kasus Dibawa ke Perhatian Gubernur Jawa Barat
Kasus ini kemudian mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia secara khusus mengundang pihak-pihak terkait, mulai dari guru hingga para siswi yang mengalami pemotongan rambut, untuk dilakukan mediasi di hadapannya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan masing-masing terkait kejadian yang terjadi di SMKN 2 Garut.
Guru BK menjelaskan bahwa tindakan yang diambil merupakan hasil dari berbagai laporan masyarakat, termasuk adanya keluhan terkait perbedaan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam penegakan aturan sekolah.
Menurutnya, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa siswa laki-laki kerap dikenakan razia rambut, sementara siswa perempuan yang diduga mewarnai rambut tidak mendapat tindakan yang sama.
“Ada laporan, Bu, kenapa laki-laki rambut panjang sedikit dirazia, tapi perempuan rambutnya merah dibiarkan,” ungkapnya dalam pertemuan tersebut.
Mediasi dan Penyelesaian Kasus
Setelah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, Gubernur Jawa Barat menilai bahwa tindakan guru tersebut tidak sepenuhnya dilandasi niat buruk. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kedisiplinan siswa.
“Menurut saya, ibu tidak salah. Kalau dalam hati, niatnya untuk memperbaiki. Karena rasa sayang, bukan karena rasa benci,” ujar Dedi Mulyadi.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat kemudian memfasilitasi perdamaian antara guru, para siswi, serta orang tua masing-masing. Proses mediasi tersebut berakhir dengan kesepakatan damai dari semua pihak yang terlibat.
Sebagai bentuk solusi, para siswi juga diberikan bantuan berupa fasilitas perawatan rambut agar penampilan mereka dapat kembali rapi dan sesuai dengan ketentuan sekolah.
Sorotan Publik dan Evaluasi Pendidikan
Kasus pemotongan rambut siswi SMK Garut ini menjadi bahan perbincangan luas karena menyentuh isu disiplin sekolah, komunikasi antara guru dan siswa, serta batasan dalam penerapan aturan di lingkungan pendidikan.
Peristiwa ini sekaligus menjadi refleksi bagi dunia pendidikan terkait pentingnya pendekatan yang lebih komunikatif dan humanis dalam menegakkan aturan sekolah. Banyak pihak menilai bahwa penegakan disiplin tetap penting, namun harus diimbangi dengan komunikasi yang baik antara sekolah, siswa, dan orang tua.
Hingga kini, kasus tersebut telah berakhir damai, namun tetap menjadi perhatian publik sebagai pembelajaran dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Sumber : www.detik.com
