CIREBON, PILARadio – Aksi unjuk rasa Indonesia Gelap terus digelorakan mahasiswa di berbagai daerah. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Bersama menolak keras kebijakan efisiensi anggaran serta membatalkan pengesahan Danantara, Senin sore. Massa menilai efisiensi anggaran berdampak buruk pada sistem pendidikan dan disahkannya Danantara akan berpotensi menjadi mega korupsi karena minimnya pengawasan.
Dengan membentangkan spanduk kecaman, ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Bersama ini melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Cirebon, Senin sore. Mereka menyuarakan aspirasinya secara bergantian, memprotes kinerja pemerintah yang dianggap kian gelap. Bahkan, sejumlah polemik terus bermunculan setelah seratus hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam aksinya, massa menolak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah karena dinilai berdampak negatif di berbagai sektor, khususnya pendidikan. Massa juga meminta eksekutif dan legislatif mengevaluasi program makan bergizi gratis karena dianggap tidak tepat sasaran. Bahkan, program M-B-G belakangan memicu berbagai masalah, di antaranya keracunan.
Selain itu, massa juga meminta pemerintah membatalkan pengesahan Badan Pengelola Investasi Danantara yang baru disahkan oleh Presiden Prabowo. Danantara dinilai akan berpotensi memicu mega korupsi hingga nepotisme karena minimnya pengawasan. Pemerintah dianggap bermain judi dengan mengesahkan BPI Danantara.
“Kami aliansi mahasiswa dan Masyarakat Kota Cirebon telah menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Cirebon yang membawa beberapa tuntutan diantaranya adalah mengenai efisiensi anggaran selanjutnya kami tidak ada pengesahan terkait danantara dan terakhir kita meminta evaluasi besar-besaran terkait makan bergizi gratis” Ujar koordinator aksi, Gymnastiar.
Dalam aksi yang berlangsung hingga Senin petang tersebut, mahasiswa sempat berupaya memasuki ruang rapat paripurna dewan. Massa pun akhirnya ditemui sejumlah anggota dewan dan memintanya untuk menandatangani sejumlah tuntutan. Massa pun berjanji akan menjadi fungsi kontrol bagi pemerintah dan akan kembali ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak diindahkan.
