PILARadio.com – Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan publik setelah video polemik penilaian juri viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas, jawaban salah satu peserta yang dianggap benar oleh banyak netizen justru dinyatakan salah oleh dewan juri. Peristiwa tersebut memicu protes dari peserta lomba hingga ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Polemik itu akhirnya mendapat respons langsung dari pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI. Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Instagram resminya, MPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan lomba tersebut.
Dalam keterangannya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dari dewan juri yang memicu kontroversi selama berlangsungnya Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” tulis MPR RI dalam pernyataan resminya yang diunggah pada Selasa, 12 Mei 2026.
Polemik Penilaian Jawaban Peserta Jadi Sorotan
Kasus ini bermula saat lomba memasuki salah satu sesi pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dalam sesi tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban yang kemudian dinilai salah oleh juri.
Akibat keputusan tersebut, Grup C mendapatkan pengurangan nilai sebesar lima poin. Namun, situasi berubah menjadi polemik setelah peserta dan penonton menyadari jawaban yang diberikan sebenarnya hampir sama dengan jawaban dari Grup B asal SMAN 1 Sambas.
Yang menjadi sorotan, Grup B justru mendapatkan nilai penuh 10 poin dari juri yang sama. Perbedaan penilaian itulah yang memicu protes dari peserta dan menuai kritik dari publik di media sosial.
Video momen protes peserta kemudian tersebar luas di berbagai platform digital. Banyak netizen mempertanyakan objektivitas penilaian dalam ajang cerdas cermat tersebut. Tidak sedikit pula yang menilai keputusan juri tidak konsisten karena memberikan hasil berbeda untuk jawaban yang dianggap serupa.
Dalam video yang viral, peserta Grup C terlihat menyampaikan keberatan atas keputusan juri karena merasa jawaban mereka tidak berbeda dengan jawaban peserta lain yang dinilai benar.
Sementara itu, pihak juri berdalih bahwa Grup C tidak menyebutkan unsur Dewan Perwakilan Daerah atau DPD secara jelas dalam jawaban yang diberikan. Alasan tersebut kemudian memicu perdebatan lebih lanjut karena publik menilai penjelasan juri kurang memuaskan.
MPR RI Nonaktifkan Juri dan MC Lomba
Ramainya kritik di media sosial membuat pihak penyelenggara akhirnya mengambil langkah tegas. MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI memutuskan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC dalam kegiatan tersebut.
Keputusan itu diumumkan langsung dalam pernyataan resmi MPR RI sebagai bentuk tindak lanjut atas polemik yang berkembang di masyarakat.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis MPR RI.
Langkah penonaktifan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan lomba pendidikan kebangsaan yang selama ini rutin diselenggarakan oleh MPR RI.
Keputusan tersebut juga mendapat perhatian luas dari masyarakat karena dinilai sebagai bentuk tanggung jawab panitia dalam menyikapi polemik yang terjadi.
MPR RI Janji Evaluasi Sistem Penilaian
Selain menonaktifkan juri dan MC, MPR RI juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan lomba. Evaluasi tersebut mencakup sistem penilaian, proses verifikasi jawaban peserta, hingga tata cara penyampaian keberatan dalam perlombaan.
MPR RI menilai evaluasi penting dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang pada pelaksanaan lomba berikutnya.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” lanjut pernyataan tersebut.
Pernyataan itu sekaligus menjadi bentuk komitmen MPR RI dalam menjaga nilai sportivitas dan objektivitas dalam kegiatan pendidikan kebangsaan bagi generasi muda.
Menurut MPR RI, lomba seperti LCC Empat Pilar tidak hanya sekadar kompetisi akademik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran tentang demokrasi, kebangsaan, dan nilai keadilan.
Karena itu, seluruh proses perlombaan dinilai harus menjunjung tinggi prinsip fair play dan profesionalisme agar mampu memberikan pengalaman positif bagi peserta.
Peserta dan Publik Beri Perhatian Besar
Polemik dalam lomba tersebut ternyata mendapat perhatian besar dari masyarakat, terutama di media sosial. Banyak netizen memberikan dukungan kepada peserta yang menyampaikan protes atas keputusan juri.
Tidak sedikit pula yang mengapresiasi keberanian peserta dalam mempertahankan jawabannya secara santun di depan dewan juri. Video tersebut bahkan ramai dibagikan ulang dan menjadi trending di sejumlah platform digital.
MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan melalui kegiatan LCC Empat Pilar.
“Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar,” tulis MPR RI.
Dukungan publik terhadap peserta menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan lomba pendidikan yang adil dan transparan.
LCC Empat Pilar MPR Jadi Program Pendidikan Kebangsaan
Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI merupakan program yang rutin digelar untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ajang tersebut diikuti pelajar dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu kegiatan pendidikan kebangsaan yang cukup dikenal di kalangan sekolah menengah atas.
Karena membawa nama lembaga negara, pelaksanaan lomba ini mendapat perhatian besar dari masyarakat. Transparansi penilaian dan profesionalisme juri menjadi hal penting agar kompetisi berjalan objektif dan dapat diterima seluruh peserta.
Polemik yang terjadi di Kalimantan Barat pun menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara untuk memperbaiki sistem pelaksanaan di masa mendatang.
Publik berharap evaluasi yang dilakukan benar-benar mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI sehingga tetap menjadi ajang edukatif dan membangun semangat kebangsaan generasi muda Indonesia.
Dengan viralnya kasus ini, masyarakat juga diingatkan pentingnya menjaga nilai keadilan dan sportivitas dalam setiap kompetisi pendidikan. Sebab, selain mengejar prestasi, lomba seperti ini juga menjadi sarana pembentukan karakter dan integritas bagi para pelajar.
Sumber : www.detik.com
